Foto: Ilustrasi opinijogja, Kamis (25/06/2026).
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja.id – Di tengah derasnya arus informasi dan hingar-bingar panggung politik, publik semakin sering disuguhi pidato yang indah didengar namun miskin tindakan. Kata-kata dirangkai dengan apik, janji diumbar tanpa batas, tetapi kenyataan yang dirasakan masyarakat sering kali berbanding terbalik. Fenomena inilah yang tergambar kuat dalam puisi “Retorika Kosong!” karya Machboub.
Puisi tersebut membuka refleksi dengan kalimat sederhana namun mendalam, “Cukup menjadi bening di antara banyaknya warna.” Sebuah ajakan untuk tetap jernih di tengah kebisingan opini, propaganda, dan berbagai kepentingan yang saling berebut perhatian publik. Dalam kehidupan sosial maupun politik, kejernihan berpikir menjadi barang yang semakin mahal ketika masyarakat terus dibombardir oleh narasi yang dirancang untuk membentuk persepsi, bukan menghadirkan kenyataan.
Machboub kemudian mengibaratkan sosok ideal sebagai angin yang tidak terlihat tetapi mampu menyejukkan dunia. Analogi ini mengingatkan bahwa kebermanfaatan tidak selalu harus dipamerkan. Pemimpin yang baik sejatinya diukur dari dampak kebijakannya, bukan dari banyaknya sorotan kamera yang mengabadikan kegiatannya. Namun realitas saat ini menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Popularitas kerap dianggap lebih penting daripada integritas, sementara pencitraan lebih sering mendapat ruang dibandingkan kerja nyata.
Kritik paling tajam muncul ketika puisi itu menyebut “retorika orator” sebagai “retorika maniak panggung.” Ungkapan tersebut bukan sekadar sindiran terhadap kemampuan berbicara, melainkan kritik terhadap kecenderungan sebagian elite yang menjadikan pidato sebagai tujuan, bukan alat untuk menggerakkan perubahan. Kata-kata yang seharusnya menjadi sarana edukasi publik berubah menjadi instrumen pencitraan diri dan penguatan popularitas.
Fenomena tersebut semakin relevan di era media sosial. Hari ini perhatian publik sering kali lebih mudah direbut oleh konten yang viral daripada gagasan yang substantif. Algoritma media digital mendorong lahirnya budaya komunikasi yang serba cepat, singkat, dan sensasional. Dalam dunia politik, kondisi ini melahirkan kecenderungan untuk lebih mengutamakan penampilan, slogan, dan pencitraan ketimbang adu gagasan serta perdebatan kebijakan yang mendalam. Akibatnya, ruang publik sering kali dipenuhi pertarungan persepsi sementara substansi persoalan justru terabaikan.
Di sisi lain, masyarakat Indonesia sesungguhnya masih menaruh harapan besar terhadap demokrasi. Berbagai survei menunjukkan mayoritas warga tetap percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kepercayaan tersebut bukanlah sesuatu yang akan bertahan selamanya. Ia hanya dapat dijaga melalui kepemimpinan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Ketika publik terus-menerus disuguhi janji tanpa realisasi serta narasi tanpa bukti, kepercayaan itu lambat laun akan terkikis.
Lebih jauh, puisi ini juga menyoroti bagaimana ego sering diposisikan sebagai sesuatu yang layak dipuja. Dalam kehidupan demokrasi, kultus individu menjadi ancaman serius. Ketika seseorang lebih dipentingkan daripada gagasannya, kritik dianggap sebagai musuh dan perbedaan pandangan dipersepsikan sebagai ancaman. Akibatnya, ruang dialog yang sehat menyempit dan demokrasi kehilangan esensinya sebagai arena pertukaran gagasan.
Bagian akhir puisi berbicara mengenai “tirani berkedok fiktif.” Frasa ini terasa relevan dengan kondisi ketika kekuasaan tidak lagi hadir secara kasar, melainkan dibungkus melalui citra, slogan, dan narasi yang tampak indah. Tirani modern tidak selalu datang dengan ancaman terbuka. Ia dapat hadir melalui manipulasi opini, pengendalian persepsi, dan pengaburan fakta. Ketika masyarakat lebih sibuk mengagumi kemasan daripada memeriksa isi, saat itulah demokrasi berisiko kehilangan daya kritisnya.
Peringatan ini menjadi semakin penting di tengah tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara negara. Kualitas kepemimpinan tidak lagi cukup diukur dari kemampuan berbicara atau mengelola citra, tetapi dari keberanian menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Rakyat membutuhkan hasil, bukan sekadar narasi; membutuhkan keteladanan, bukan sekadar penampilan.
Pada akhirnya, puisi “Retorika Kosong!” mengingatkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak pidato yang memukau, melainkan keteladanan yang nyata. Bangsa ini memerlukan pemimpin yang bekerja dalam diam, bukan sekadar tampil dalam sorotan kamera. Sebab sejarah tidak mencatat siapa yang paling lantang berbicara, melainkan siapa yang paling besar manfaatnya bagi sesama.
Ketika retorika kehilangan makna, tindakanlah yang menjadi ukuran. Dan ketika kata-kata tak lagi dipercaya, keteladanan menjadi bahasa yang paling mudah dipahami rakyat. Karena pada akhirnya, publik tidak menilai seberapa indah seseorang berbicara, melainkan seberapa nyata ia bekerja.
(Ip/opinijogja)
