Foto: Ilustrasi by Andry
Opinijogja – Di tengah gegap gempita pembangunan, rakyat kerap disuguhi narasi tentang keberhasilan pemerintah membangun jalan, mengatasi banjir, memperlancar mobilitas, hingga menggerakkan perekonomian. Program-program fisik itu kemudian dipoles menjadi simbol keberhasilan dan seolah-olah merupakan bukti nyata keberpihakan kepada rakyat.
Namun, di balik narasi pembangunan tersebut, publik berhak bertanya: benarkah seluruh proyek itu lahir semata-mata dari kepentingan rakyat, atau justru sebagian telah berubah menjadi ladang distribusi kepentingan politik dan ekonomi?
Ketika pembangunan diperlakukan sebagai komoditas pencitraan, proyek publik berpotensi kehilangan makna dasarnya. Anggaran yang semestinya menghasilkan pekerjaan berkualitas dan manfaat maksimal bagi masyarakat justru dapat tergerus oleh berbagai kepentingan di sepanjang prosesnya. Akibatnya, kualitas pembangunan di lapangan tidak selalu sebanding dengan besarnya anggaran yang dikucurkan.
Yang lebih memprihatinkan, sebagian masyarakat justru ditempatkan sebagai penonton yang diminta bersyukur atas sesuatu yang sejatinya merupakan hak mereka sebagai warga negara. Jalan yang dibangun, lingkungan yang diperbaiki, drainase yang berfungsi, pendidikan yang layak, hingga pelayanan publik bukanlah kemurahan hati penguasa. Semua itu merupakan konsekuensi dari pajak, anggaran negara, dan mandat kekuasaan yang diberikan rakyat.
Ketika warga sampai merasa harus bersujud karena sebuah jalan akhirnya diaspal, di situlah kita perlu melakukan refleksi. Bukan karena rasa syukur itu salah, melainkan karena kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksadaran kolektif yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kultus terhadap penguasa.
Ketika Program Publik Menjadi Panggung Politik
Berbagai program seperti pembangunan dapur MBG, koperasi desa, sekolah rakyat, perbaikan bahan ajar, hingga digitalisasi pendidikan seharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Persoalannya muncul ketika program-program tersebut lebih banyak dipresentasikan sebagai keberhasilan personal atau kelompok politik tertentu. Rakyat akhirnya tidak lagi melihat negara sebagai institusi yang bekerja menggunakan uang mereka sendiri, tetapi seolah-olah melihat penguasa sebagai pemberi hadiah.
Dalam sistem demokrasi, cara pandang semacam ini sangat berbahaya.
Rakyat kemudian mudah diperlakukan secara transaksional, terutama menjelang pemilu. Bantuan sosial, sembako, uang tunai, program populis, hingga janji kesejahteraan dapat berubah menjadi instrumen membangun loyalitas politik.
Rakyat dipuji ketika dibutuhkan, disebut sebagai pemilik kedaulatan, lalu kembali dilupakan setelah pesta demokrasi selesai.
Di titik inilah demokrasi kehilangan substansinya. Pemilu memang tetap berlangsung, tetapi relasi antara rakyat dan kekuasaan berubah menjadi transaksi: suara ditukar dengan janji, bantuan, atau pencitraan.
Kemerdekaan Jangan Berhenti pada Seremoni
Setiap Agustus, bangsa ini kembali merayakan kemerdekaan dengan upacara, parade, baliho, slogan dan berbagai seremoni. Merah putih berkibar di mana-mana. Para pejabat berbicara tentang perjuangan para pahlawan dan pentingnya menjaga persatuan.
Tetapi kemerdekaan semestinya tidak berhenti pada seremoni.
Kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan rakyat: ketika buruh memperoleh upah dan perlindungan yang layak, petani mendapatkan harga yang adil, pedagang kecil memiliki ruang hidup, anak-anak memperoleh pendidikan berkualitas, masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang bermartabat, dan hukum berdiri tegak tanpa membedakan siapa yang berhadapan dengannya.
Jika semua itu belum sepenuhnya terwujud, maka perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk melakukan koreksi, bukan sekadar panggung mempertontonkan keberhasilan.
Sebab kemerdekaan bukanlah milik pejabat. Kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat.
Rakyat Harus Berhenti Menjadi Penonton
Persoalan terbesar bukan hanya pada bagaimana kekuasaan bekerja, tetapi juga bagaimana masyarakat meresponsnya.
Selama rakyat mudah terpukau oleh proyek, baliho, bantuan sesaat dan pencitraan, selama itu pula kekuasaan memiliki ruang untuk mempertontonkan klaim kepahlawanan artifisial.
Karena itu, kesadaran kritis masyarakat menjadi sangat penting. Rakyat harus berani bertanya: berapa anggarannya, siapa pelaksananya, bagaimana prosesnya, apa hasilnya, dan siapa yang paling diuntungkan?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut jauh lebih penting daripada sekadar tepuk tangan.
Pembangunan bukan hadiah. Bantuan bukan utang budi. Jabatan bukan hak istimewa. Dan negara bukan perusahaan milik segelintir orang.
Jika siklus pencitraan, transaksionalisme politik, dan pembajakan kepentingan publik terus dibiarkan, maka kemerdekaan hanya akan menjadi slogan yang dipajang setiap Agustus. Kekuasaan akan terus berganti wajah, sementara rakyat tetap menjadi penonton di atas reruntuhan kesejahteraan yang mereka impikan.
Selamat ulang tahun, negeriku tercinta.
Semoga Indonesia lekas sembuh, bukan hanya dari persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga dari penyakit ketika pencitraan dianggap sebagai prestasi dan kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.
