Foto: Ilustrasi opinijogja, Jumat (21/08)
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja.id – Ada ironi yang terus berulang di negeri ini. Kemerdekaan diperoleh melalui perjuangan panjang, pengorbanan, keringat, air mata, bahkan darah para pejuang. Namun setelah puluhan tahun merdeka, rakyat masih harus berhadapan dengan wajah kekuasaan yang gemar mengumbar janji, tetapi sering gagap ketika diminta menunjukkan bukti.
Dulu para pejuang mempertaruhkan nyawa untuk Indonesia. Kini sebagian orang justru mempertaruhkan kata-kata demi mendapatkan kekuasaan.
Bedanya sederhana: para pejuang memberikan sesuatu kepada bangsa, sementara para pembual politik kerap menjadikan bangsa sebagai jalan untuk mendapatkan sesuatu.
Saat kampanye, rakyat adalah segala-galanya. Mereka disebut pemilik kedaulatan, disebut saudara, disebut sebagai alasan perjuangan. Janji kesejahteraan dikumandangkan dari panggung ke panggung. Kemiskinan hendak dituntaskan, lapangan pekerjaan hendak diperluas, pelayanan publik hendak diperbaiki, korupsi hendak diberantas, pembangunan hendak dikembalikan kepada kepentingan rakyat.
Pidato begitu berapi-api.
Janji begitu harum.
Masa depan seolah tinggal menunggu pelantikan.
Namun setelah kursi kekuasaan berhasil diduduki, sebagian janji mendadak kehilangan alamat.
Rakyat yang dahulu didekati dengan senyum mulai berhadapan dengan meja birokrasi. Mereka yang dahulu dipanggil saudara kembali menjadi angka dalam statistik. Keluhan berubah menjadi laporan, laporan berubah menjadi disposisi, disposisi berpindah meja, dan pada akhirnya rakyat kembali menunggu.
Begitulah politik ketika kata-kata lebih besar daripada tindakan.
Rakyat tidak hidup dari pidato.
Petani tidak dapat membeli pupuk dengan slogan. Buruh tidak dapat membayar kebutuhan keluarga dengan janji. Pedagang kecil tidak dapat membayar kontrakan dengan narasi pembangunan. Anak-anak rakyat tidak dapat mengenyam pendidikan hanya karena pejabat pandai berbicara tentang masa depan.
Rakyat membutuhkan bukti.
Mereka membutuhkan kebijakan yang terasa di kehidupan sehari-hari. Mereka membutuhkan hukum yang adil, pelayanan publik yang manusiawi, pekerjaan yang layak, pendidikan yang terjangkau, kesehatan yang tidak menyandera ekonomi keluarga, serta pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat.
Sebab ukuran keberhasilan kekuasaan bukan seberapa panjang pidatonya, bukan seberapa banyak baliho yang terpasang, dan bukan seberapa sering pejabat tampil dalam seremoni.
Ukuran sesungguhnya adalah seberapa jauh kehidupan rakyat berubah menjadi lebih baik.
Di sinilah perbedaan antara pejuang dan pembual menjadi terang.
Pejuang berbicara dengan pengorbanan. Pembual berbicara dengan janji.
Pejuang meninggalkan warisan perjuangan. Pembual meninggalkan slogan.
Pejuang memikirkan generasi setelahnya. Pembual sibuk memikirkan elektabilitas berikutnya.
Para pejuang bangsa dahulu tidak memiliki kamera yang mengikuti setiap langkahnya. Mereka tidak memiliki media sosial untuk membangun citra. Tidak ada tim pencitraan yang mengemas pengorbanan menjadi konten.
Yang mereka miliki hanyalah keyakinan bahwa Indonesia harus merdeka.
Mereka tidak tahu apakah akan pulang dalam keadaan hidup.
Mereka tidak tahu apakah namanya akan masuk buku sejarah.
Mereka bahkan mungkin tidak pernah membayangkan akan disebut pahlawan.
Tetapi mereka tetap berjuang.
Karena bagi mereka, kemerdekaan bukan soal siapa yang akan menikmati kursi setelah Indonesia merdeka. Kemerdekaan adalah tentang masa depan sebuah bangsa.
Ironisnya, cita-cita luhur tersebut kini berpotensi tergerus oleh praktik kekuasaan yang lebih sibuk merawat kepentingan daripada merawat amanat rakyat.
Nama pahlawan terus disebut dalam pidato.
Foto pahlawan dipajang dalam berbagai seremoni.
Monumen perjuangan dibangun.
Upacara digelar.
Tetapi pertanyaan paling penting justru sering terlupakan:
Apakah cita-cita mereka benar-benar hidup dalam kebijakan negara?
Sebab menghormati pahlawan tidak cukup dengan mengibarkan bendera dan mengucapkan terima kasih.
Menghormati pahlawan berarti meneruskan nilai perjuangannya.
Berani melawan ketidakadilan.
Berani membela rakyat kecil.
Berani menolak korupsi.
Berani mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah.
Berani menggunakan kekuasaan untuk kepentingan publik, bukan menjadikan publik sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.
Kemerdekaan, pada akhirnya, bukan hanya terbebas dari penjajahan bangsa asing.
Kemerdekaan juga berarti terbebas dari ketakutan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kemiskinan struktural, korupsi, serta kekuasaan yang merasa tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Karena itu, jangan sampai bangsa ini hanya merdeka dari penjajah, tetapi belum merdeka dari pembual.
Pembual politik adalah mereka yang menjadikan kata-kata sebagai kendaraan menuju kekuasaan, lalu lupa bahwa setiap janji memiliki konsekuensi moral.
Mereka pandai berbicara tentang rakyat, tetapi belum tentu mau mendengar rakyat.
Pandai berbicara tentang keadilan, tetapi belum tentu berani berlaku adil.
Pandai berbicara tentang pengorbanan, tetapi belum tentu rela kehilangan kenyamanan demi kepentingan masyarakat.
Pandai mengutip perjuangan para pahlawan, tetapi bisa saja lupa menerapkan nilai perjuangan itu ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.
Demokrasi memang memberikan ruang bagi siapa pun untuk berkuasa. Tetapi demokrasi juga memberikan hak kepada rakyat untuk menagih janji.
Karena itu, kritik bukan penghinaan.
Pertanyaan bukan pembangkangan.
Pengawasan bukan permusuhan.
Justru kekuasaan yang sehat semestinya tidak takut kepada suara rakyat.
Sebab kekuasaan tanpa kritik mudah berubah menjadi kesombongan. Kekuasaan tanpa pengawasan mudah tergelincir menjadi kesewenang-wenangan. Dan kekuasaan tanpa rasa malu akan menganggap janji kampanye sebagai barang sekali pakai.
Rakyat sebenarnya tidak menuntut pemimpin yang sempurna.
Rakyat hanya membutuhkan pemimpin yang jujur terhadap kata-katanya.
Jika berjanji, tunaikan.
Jika tidak mampu, katakan tidak mampu.
Jika kebijakan keliru, perbaiki.
Jika ada rakyat yang menderita akibat kebijakan, jangan bersembunyi di balik angka dan laporan.
Itulah bentuk sederhana dari tanggung jawab.
Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Tidak kekurangan pejabat. Tidak kekurangan politisi. Tidak kekurangan program. Bahkan tidak kekurangan slogan.
Yang sering kurang adalah keteladanan.
Kita membutuhkan lebih banyak pejuang di dalam kekuasaan, bukan sekadar orang yang pandai memainkan narasi perjuangan.
Pejuang tidak harus mengenakan seragam.
Ia bisa seorang pejabat yang berani menolak kepentingan yang merugikan rakyat. Seorang anggota legislatif yang konsisten mengawasi pemerintah. Seorang birokrat yang tidak menjual kewenangannya. Seorang penegak hukum yang tidak memperdagangkan keadilan. Atau rakyat biasa yang tetap berani menyuarakan kebenaran ketika banyak orang memilih diam.
Perjuangan memang telah berubah bentuk.
Dahulu melawan penjajahan.
Kini melawan ketidakadilan.
Dahulu merebut kemerdekaan.
Kini memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
Dahulu para pejuang mengangkat senjata.
Kini generasi penerus harus mengangkat akal sehat, integritas, keberanian dan kepedulian.
Jangan sampai darah para pejuang hanya menjadi bahan pidato setiap bulan Agustus.
Jangan sampai nama pahlawan terus disebut, tetapi nilai perjuangannya justru ditinggalkan.
Dan jangan sampai rakyat terus diminta percaya kepada janji, sementara bukti tak kunjung tiba.
Sebab sejarah tidak akan selamanya terpesona oleh pidato.
Sejarah akan mengingat tindakan.
Sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berdiri bersama rakyat ketika memiliki kekuasaan.
Siapa yang tetap memegang prinsip ketika kepentingan datang menggoda.
Dan siapa yang hanya menjadikan rakyat sebagai tangga untuk naik ke kursi kekuasaan.
Para pejuang telah memberikan kemerdekaan.
Kini generasi penguasa memiliki tugas yang jauh lebih sederhana: jangan khianati cita-cita yang dahulu dibayar dengan darah.
Sebab rakyat tidak membutuhkan lebih banyak pembual.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang kata-katanya dapat dipercaya karena tindakannya berbicara jauh lebih keras daripada pidatonya.
(Ip/opinijogja)
