Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja – Di negeri yang katanya menjunjung tinggi adab ketimuran, kita seperti sedang menyaksikan satu hal yang perlahan menghilang: keteladanan.
Bukan sekadar langka—ia nyaris punah.
Dari generasi tua yang semestinya menjadi cermin, justru kita melihat retak yang kian melebar. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan, yang diharapkan memberi arah dan contoh, tak jarang justru tersandung perkara yang sama: korupsi. Ironisnya, ini bukan lagi kejutan. Seorang pejabat baru dilantik, publik belum sempat berharap, tapi kabar miring sudah datang lebih dulu. Seolah hukum hanyalah formalitas, dan rasa takut telah lama mati.
Di titik ini, publik pantas bertanya: apakah sistem kita memang sedang memberi ruang, atau bahkan membiarkan, praktik itu tumbuh?
Program demi program diluncurkan dengan bahasa besar: kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan. Namun, terlalu sering publik hanya melihat bungkusnya, bukan isinya. Hasilnya nihil, atau lebih buruk—menjadi kedok bagi praktik yang tak layak disebutkan di ruang terbuka.
Di sisi lain, generasi muda yang diharapkan menjadi harapan justru tumbuh di ruang tanpa teladan. Mereka melihat, merekam, lalu meniru—bukan dari nasihat, tetapi dari realitas. Ketika yang tua gagal memberi contoh, maka yang muda kehilangan arah.
Kita menyaksikan gejala itu di banyak tempat. Tawuran pelajar yang tak lagi sekadar kenakalan, melainkan kekerasan. Kasus kriminal yang melibatkan anak-anak usia sekolah. Bahkan tragedi yang dulu terasa mustahil—anak melawan orang tua—kini menjadi berita yang berulang. Ditambah lagi pergaulan yang makin bebas tanpa batas, diiringi godaan narkotika dan gaya hidup instan yang menipu.
Ini bukan sekadar krisis moral generasi muda. Ini adalah krisis ekosistem.
Sebab moral tidak tumbuh di ruang hampa. Ia lahir dari contoh, dipupuk oleh lingkungan, dan dijaga oleh sistem. Ketika ketiganya runtuh, maka yang tersisa hanyalah generasi yang tumbuh tanpa jangkar.
Negara, dalam hal ini, tampak gagap—atau mungkin terlalu sibuk dengan urusan lain. Alih-alih hadir sebagai penyeimbang, ia justru kerap terlihat menjadi bagian dari persoalan. Kebijakan yang mestinya melindungi, terkadang terasa jauh dari denyut kehidupan rakyat. Sementara elite sibuk dengan kalkulasi kekuasaan, publik dibiarkan meraba arah sendiri.
Lantas, apa yang bisa diwariskan?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah situasi seperti sekarang. Warisan bukan hanya soal pembangunan fisik, bukan pula sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Warisan adalah nilai—tentang kejujuran, tanggung jawab, dan rasa malu ketika berbuat salah.
Tanpa itu, apa arti semua yang kita bangun?
Meski demikian, harapan belum sepenuhnya padam. Selalu ada kelompok kecil—mungkin tak terlihat, mungkin tak bersuara lantang—yang masih memegang nilai. Mereka yang memilih jujur di tengah arus yang curang. Mereka yang tetap santun di tengah kebisingan. Mereka yang percaya bahwa negeri ini belum selesai.
Barangkali, dari merekalah warisan itu akan diselamatkan.
Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang salah, melainkan siapa yang masih mau benar.
(Ip/opinijogja)
