Foto: Ilustrasi opinijogja, Selasa (12/05/2026).
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja – Pemerintah kembali meluncurkan program besar bernama “Sekolah Rakyat”. Nama itu terdengar indah, populis, sekaligus menjual secara politik. Di podium-podium kekuasaan, program ini dipromosikan sebagai simbol keberpihakan kepada wong cilik dan jalan keluar bagi ketimpangan pendidikan.
Namun publik punya alasan untuk curiga. Negeri ini terlalu sering dibanjiri proyek besar yang megah di pidato, tetapi rapuh di kenyataan. Dan seperti biasa, pertanyaan paling penting justru tenggelam di balik gemuruh seremoni: apakah negara sedang menyelesaikan masalah pendidikan, atau sekadar membangun panggung pencitraan baru?
Sebab di saat pemerintah sibuk menjual mimpi tentang sekolah masa depan, banyak sekolah hari ini justru nyaris roboh.
Di berbagai daerah, ruang kelas masih bocor ketika hujan turun. Dinding retak dibiarkan bertahun-tahun. Meja belajar lapuk, fasilitas minim, dan akses jalan menuju sekolah rusak tanpa pernah benar-benar diperbaiki. Di wilayah terpencil, anak-anak masih mempertaruhkan nyawa meniti jembatan rapuh atau menyeberangi sungai demi bisa belajar.
Ironinya, penderitaan itu sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah cukup penting untuk menjadi prioritas utama negara.
Yang lebih menyakitkan, pendidikan di negeri ini masih ditopang oleh kesabaran para guru yang terus diperas. Ada guru honorer yang berjalan kaki puluhan kilometer untuk mengajar dengan upah yang bahkan tak cukup memenuhi kebutuhan hidup dasar. Mereka datang membawa kapur dan tanggung jawab moral, sementara negara datang membawa slogan dan konferensi pers.
Di sinilah ironi pembangunan Indonesia terlihat telanjang: pejabat berbicara tentang proyek pendidikan triliunan rupiah, sementara guru di lapangan bahkan belum diperlakukan secara manusiawi.
Publik akhirnya bertanya: “Sekolah Rakyat” ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya proyek mercusuar baru yang dibungkus bahasa populis?
Karena pendidikan sejatinya tidak dimulai dari nama program yang terdengar revolusioner. Pendidikan dimulai dari hal paling mendasar: sekolah yang layak, guru yang sejahtera, dan akses belajar yang aman bagi setiap anak.
Tetapi negeri ini tampaknya lebih menyukai beton daripada pembenahan sistem. Lebih tertarik membangun proyek baru ketimbang memperbaiki kerusakan lama.
Pemerintah kerap berbicara tentang efisiensi anggaran. Namun anehnya, efisiensi hampir selalu terasa menyasar rakyat kecil. Anggaran pendidikan dasar ditekan, bantuan sosial dipangkas, pelayanan publik dibatasi. Sementara proyek-proyek raksasa terus berjalan dengan biaya fantastis.
Rakyat pun mulai memahami pola yang berulang: yang dianggap penting bukan kebutuhan masyarakat, melainkan nilai politik dari sebuah proyek.
Masalah terbesar negeri ini memang bukan kekurangan program. Masalahnya adalah kegemaran memproduksi program baru tanpa pernah serius menuntaskan persoalan lama. Setiap rezim ingin meninggalkan warisan. Setiap pejabat ingin dikenang lewat proyek monumental.
Akibatnya, kebijakan berubah menjadi etalase pencitraan.
Yang dibangun adalah nama besar, bukan fondasi kuat. Yang dipoles adalah citra, bukan kenyataan di lapangan.
Negara pun perlahan makin jauh dari rakyatnya sendiri. Kebijakan lahir dari ruang elite, sementara suara masyarakat hanya dijadikan formalitas demokrasi. Kritik dianggap gangguan. Ketidaksetujuan diperlakukan seperti ancaman.
Padahal jabatan publik bukan singgasana kehormatan. Ia adalah amanat untuk melayani.
Pendidikan memang membutuhkan terobosan. Tetapi terobosan tanpa pijakan realitas hanya akan menjadi kemewahan politik yang asing bagi rakyat kecil.
Sebelum membangun “Sekolah Rakyat”, mungkin ada satu hal yang lebih mendesak dilakukan negara: belajar mendengar rakyat, lalu memperbaiki sekolah-sekolah yang hari ini sudah lebih dulu ambruk.
(Ip/opinijogja)
