Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja – Kutipan Mahbub Djunaidi terasa seperti suara lama yang belum selesai menggema hingga hari ini. Kalimatnya sederhana, namun menampar kesadaran publik: pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berpihak kepada rakyat banyak, bukan menjadi pelayan segelintir elite yang hidup nyaman di balik dinding kaca kekuasaan.
Sayangnya, di tengah kondisi Indonesia hari ini, kritik itu terasa semakin relevan. Ketika rakyat dipaksa berhemat karena harga kebutuhan pokok terus naik, lapangan pekerjaan makin sulit, pendidikan dan kesehatan menjadi mahal, publik justru disuguhi parade kemewahan elite, proyek-proyek ambisius bernilai fantastis, hingga politik pencitraan yang lebih ramai daripada keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.
Negara hari ini tampak semakin akrab dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi, tetapi perlahan menjauh dari rasa keadilan sosial. Gedung-gedung tinggi terus dibangun, investasi dipuji sebagai keberhasilan, statistik dipamerkan dalam pidato-pidato resmi, namun di sudut kampung rakyat masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakpastian hidup.
Petani kehilangan lahan, buruh bekerja dengan upah pas-pasan, pedagang kecil tersingkir oleh arus modernisasi, sementara mahasiswa dan kelompok kritis sering dianggap ancaman ketika mulai mempertanyakan arah kebijakan negara.
Di saat rakyat berharap solusi konkret atas persoalan ekonomi, pemerintah juga kerap terlihat lebih sibuk melakukan kunjungan luar negeri yang penuh seremoni. Alih-alih menghadirkan kerja sama yang benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, sebagian agenda justru dipandang sekadar mempercantik citra diplomasi dan kekuasaan.
“Gedung-gedung tinggi mungkin berdiri megah, tetapi jeritan rakyat kecil tak pernah benar-benar hilang. Ketika kekuasaan terlalu sibuk menjaga citra, rakyat hanya kebagian beban: harga naik, pekerjaan sulit, dan harapan yang makin menipis.”
Di Balik Kaca Kekuasaan. Sebuah refleksi tentang negara, elite, dan suara rakyat yang perlahan dijauhkan dari pusat kekuasaan.
Sementara di dalam negeri, rakyat menghadapi kenaikan biaya hidup, tagihan listrik yang membebani, harga sembako yang terus bergerak naik, hingga sulitnya mencari pekerjaan yang layak. Ironisnya, semua itu sering dibungkus dengan narasi optimisme pembangunan yang terasa asing bagi rakyat kecil.
Persoalan utang negara pun menjadi kegelisahan publik yang tak bisa diabaikan. Utang memang bukan dosa politik apabila digunakan secara produktif untuk kepentingan rakyat. Namun ketika utang terus menumpuk sementara kesejahteraan masyarakat tidak kunjung membaik, publik berhak bertanya: untuk siapa sebenarnya pembangunan itu dijalankan?
Apakah ambisi pembangunan benar-benar ditujukan demi kesejahteraan rakyat, atau hanya demi meninggalkan warisan kekuasaan dan proyek-proyek mercusuar yang megah di atas pundak masyarakat kecil?
Kritik Mahbub Djunaidi seolah menjadi peringatan bahwa kekuasaan yang terlalu lama hidup di lingkaran elite perlahan akan kehilangan empati. Ketika kebijakan lebih cepat melindungi pemilik modal dibanding rakyat biasa, demokrasi akhirnya hanya menjadi prosedur formal. Pemilu tetap berlangsung, pidato tetap terdengar, tetapi suara rakyat berhenti hanya sebatas angka dalam perhitungan politik.
Yang paling berbahaya bukan sekadar kemiskinan ekonomi, melainkan kemiskinan empati dalam kekuasaan. Sebab pemerintah yang kehilangan empati akan mudah menganggap kritik sebagai ancaman, mahasiswa sebagai pengganggu stabilitas, jurnalis sebagai lawan politik, dan rakyat miskin sebagai beban statistik pembangunan.
Padahal republik ini tidak dibangun untuk memuliakan segelintir orang. Negeri ini lahir dari perjuangan rakyat biasa: petani, buruh, guru, nelayan, santri, dan anak-anak muda yang percaya bahwa kemerdekaan harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan hanya kenyamanan bagi para elite.
Pada akhirnya, kutipan Mahbub Djunaidi menjadi cermin pahit bagi Indonesia hari ini: apakah pemerintah masih benar-benar mendengar suara rakyat, atau justru semakin nyaman hidup di balik kaca kekuasaan?
(Ip/opinijogja)
