Foto: Ilustrasi opinijogja
Demokrasi prosedural tak cukup membongkar mentalitas tuan-hamba. Selama rakyat lebih gemar memuja daripada mengawasi, penindasan hanya berganti wajah.
Oleh: Muhammad Arifin
“Penindasan tidak akan pernah hilang, jika rakyat masih percaya bahwa pemimpin adalah tuan, bukan pelayan.”
Tan Malaka
Klaten, opinijogja – Kutipan itu seperti alarm yang tak pernah benar-benar berhenti berbunyi. Ia lahir dari zaman kolonial, tetapi gaungnya melintasi republik yang telah merdeka lebih dari tujuh dekade. Tan Malaka tidak sedang berbicara tentang satu rezim atau satu periode kekuasaan. Ia menyoal mentalitas, cara berpikir yang membuat penindasan terus menemukan rumahnya.
Feodalisme, dalam pengertian paling sederhana, adalah relasi tuan dan hamba. Dalam sistem itu, kuasa berada di tangan segelintir orang yang dianggap lebih tinggi derajatnya. Demokrasi hadir untuk meruntuhkan hierarki semacam itu. Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemimpin dipilih, bukan diturunkan dari langit.
Namun demokrasi prosedural, pemilu, partai, parlemen, tidak otomatis menghapus cara pandang lama. Kita bisa saja mengganti sistem, tetapi tetap mempertahankan pola relasi yang sama: pemimpin sebagai figur yang harus dihormati secara berlebihan, kebijakannya tak boleh digugat, dan kritik dianggap ancaman.
Dalam situasi seperti itu, feodalisme hanya berganti kostum. Ia tak lagi berbaju kerajaan, melainkan jas resmi dan simbol elektoral. Ia berbicara atas nama stabilitas dan pembangunan, tetapi alergi terhadap perbedaan pendapat. Penindasan pun tak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Ia bisa menjelma menjadi pembatasan ruang kritik, pembungkaman halus, atau kebijakan yang menjauh dari kepentingan publik.
Yang lebih mengkhawatirkan, mentalitas “pemimpin sebagai tuan” sering kali dipelihara oleh rakyat sendiri. Kultus individu tumbuh subur di tengah kekecewaan kolektif terhadap sistem. Sosok pemimpin dielu-elukan sebagai penyelamat, seolah-olah demokrasi adalah soal figur, bukan soal tata kelola. Loyalitas personal mengalahkan nalar kritis.
Di titik itulah republik menjadi rapuh. Ketika pemimpin diperlakukan sebagai tuan, rakyat perlahan menempatkan dirinya sebagai bawahan. Kritik dianggap kurang ajar. Perbedaan pendapat dipandang sebagai ancaman persatuan. Padahal dalam demokrasi, kritik adalah mekanisme koreksi, bukan tindakan permusuhan.
Tan Malaka mengingatkan bahwa penindasan bertahan bukan semata karena penguasa kuat, tetapi karena rakyat menerima struktur relasi itu sebagai kewajaran. Selama jarak antara yang memimpin dan yang dipimpin dibiarkan menganga, selama itu pula demokrasi hanya menjadi prosedur tanpa jiwa.
Kedaulatan rakyat bukan slogan. Ia adalah praktik sehari-hari: mengawasi kebijakan, mempertanyakan keputusan, dan menuntut akuntabilitas. Pemimpin adalah pelayan publik, mandatarius yang sewaktu-waktu bisa dikoreksi. Ketika prinsip itu dilupakan, feodalisme menemukan napasnya kembali.
Mungkin kita tak lagi hidup di bawah kerajaan. Tetapi jika mentalitas tuan-hamba tetap dipelihara, republik ini hanya mengganti nama tanpa mengubah watak. Dan seperti diingatkan Tan Malaka, penindasan tidak akan pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu kesempatan untuk menjelma dalam wajah yang baru.
(Ip/opinijogja)
