Foto: Ilustrasi (Ip/opinijogja)
Yogyakarta, opinijogja – Setiap kali banjir menenggelamkan Sumatra, negara kembali berlindung di balik istilah paling aman dan paling pengecut: bencana alam. Hujan dijadikan terdakwa, awan dipersalahkan, dan iklim global dijadikan kambing hitam. Padahal, banjir di Sumatra bukan musibah, ia adalah hasil kejahatan yang terencana, dilegalkan, dan dilindungi oleh kekuasaan.
Alam tidak pernah salah. Yang salah adalah rezim ekonomi-politik yang menjadikan Sumatra sebagai objek rampokan oligarki. Hutan dibabat bukan oleh hujan, tetapi oleh izin. Sungai meluap bukan karena cuaca semata, melainkan karena daerah aliran sungai telah dirusak secara sistematis oleh tambang, sawit, dan konsesi hutan industri yang rakus ruang dan rakus air.
Kita harus jujur: banjir Sumatra adalah produk langsung dari kebijakan negara yang tunduk pada pemburu rente. Negara bukan sekadar gagal melindungi lingkungan, melainkan aktif memfasilitasi kehancurannya. Tanda tangan pejabat lebih mematikan daripada curah hujan. Regulasi dibuat lentur untuk pemodal, tetapi kaku dan kejam bagi rakyat kecil yang mempertahankan ruang hidupnya.
Oligarki sumber daya alam hidup dari simbiosis busuk dengan kekuasaan. Mereka menyumbang modal politik, membiayai kontestasi, lalu menagih balas jasa dalam bentuk konsesi dan pembiaran hukum. Ketika banjir datang, rakyat dipaksa menerima bantuan logistik seadanya, sementara para perusak lingkungan tetap aman, tak tersentuh hukum, dan terus mencetak laba.
Narasi perubahan iklim sering kali dijadikan tameng moral untuk menutupi kejahatan struktural. Benar, iklim berubah. Tetapi yang lebih berbahaya adalah perubahan watak negara: dari pelindung rakyat menjadi satpam investasi. Negara hari ini lebih sibuk menjaga arus modal daripada menjaga sungai dan hutan.
Korban banjir tidak mati karena hujan. Mereka mati karena ketimpangan kekuasaan. Rumah hanyut karena hutan di hulu telah dijual. Sawah rusak karena rawa dikeringkan. Anak-anak terpaksa mengungsi karena ruang hidup mereka dikorbankan demi kepentingan segelintir elite ekonomi yang bersembunyi di balik jargon pembangunan.
Jika negara masih terus menyebut banjir Sumatra sebagai bencana alam, maka negara sedang mencuci tangan dari tanggung jawab politiknya. Ini bukan soal takdir, ini soal keputusan. Bukan soal cuaca, melainkan soal siapa yang diberi izin dan siapa yang disingkirkan.
Selama oligarki masih mengendalikan kebijakan sumber daya alam, selama pemburu rente duduk nyaman di lingkar kekuasaan, banjir di Sumatra akan terus berulang. Bukan sebagai musibah, tetapi sebagai bukti bahwa negara telah memilih berpihak, bukan pada rakyat dan lingkungan, melainkan pada modal dan kerakusan.
Alam tak pernah salah. Yang salah adalah negara yang membiarkan kejahatan ini terus terjadi, lalu menyebutnya bencana. (Ip/opinijogja)
