Foto: Ilustrasi opinijogja
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja.id – Setiap 17 Agustus, negeri ini kembali menggelar ritual tahunan: bendera dikerek, lagu kebangsaan dikumandangkan, pidato dibacakan, dan para pejabat duduk khidmat di bawah tenda.
Semua tampak meriah. Semua tampak nasionalis.
Tetapi ada satu pemandangan yang justru lebih jujur daripada pidato mana pun: siapa yang duduk dan siapa yang harus berdiri.
Di banyak seremoni peringatan kemerdekaan, pejabat dan elite memperoleh tempat teduh, kursi empuk, bahkan berbagai fasilitas pendukung. Sementara rakyat yang datang menyaksikan justru harus berdiri berjam-jam di bawah sengatan matahari.
Barangkali ini dianggap persoalan kecil. Sekadar urusan teknis acara.
Namun, dari hal kecil itulah wajah kekuasaan sering kali terlihat.
Jika rakyat diminta berdiri kepanasan sementara pejabat duduk nyaman di bawah tenda, bukankah ada pesan simbolik yang sedang dipertontonkan? Bahwa yang berkuasa mendapatkan kenyamanan, sedangkan yang dilayani cukup menerima panasnya?
Ironisnya, mereka yang duduk nyaman itu hidup dari mandat dan uang publik. Gaji, fasilitas, perjalanan dinas, hingga berbagai tunjangan pada akhirnya bersumber dari negara yang ditopang kontribusi masyarakat.
Rakyat membayar pajak. Rakyat memilih. Rakyat memberi legitimasi.
Tetapi ketika republik merayakan hari kelahirannya, justru rakyat yang ditempatkan seperti penonton kelas dua.
Merdeka untuk siapa?
Pertanyaan itu mungkin terdengar sinis. Tetapi kemerdekaan tidak semestinya diukur hanya dari kemampuan mengibarkan Merah Putih atau menggelar upacara dengan megah.
Kemerdekaan juga harus terasa dalam perlakuan negara terhadap rakyatnya.
Sila kelima Pancasila berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia bukan hiasan yang cukup dicetak di dinding kantor pemerintahan atau dibacakan dalam upacara.
Keadilan seharusnya hadir dalam tindakan.
Termasuk dalam cara pejabat memperlakukan rakyat.
Jika rakyat harus berdiri berpanas-panasan sementara pejabat menikmati tempat istimewa, persoalannya bukan semata kursi. Persoalannya adalah mentalitas kekuasaan.
Mentalitas yang masih melihat pejabat sebagai kelas yang harus dilayani dan rakyat sebagai massa yang harus mengikuti.
Padahal demokrasi seharusnya membalik logika itu.
Pejabat publik bukan bangsawan. Mereka bukan kasta baru dalam republik. Mereka adalah orang yang diberi mandat untuk bekerja bagi rakyat.
Karena itu, kursi kekuasaan semestinya bukan kursi kenyamanan, melainkan kursi pertanggungjawaban.
Ada paradoks yang terus dipelihara: setiap tahun kita merayakan kemerdekaan dengan slogan tentang perjuangan rakyat, tetapi dalam praktiknya rakyat masih kerap diposisikan sebagai objek.
Rakyat dipanggil ketika diperlukan.
Rakyat diminta tertib ketika ada seremoni.
Rakyat diminta memahami keterbatasan anggaran.
Rakyat diminta membayar kewajiban.
Tetapi ketika menyangkut kenyamanan dan fasilitas, pejabat sering kali berada di barisan paling depan.
Inilah yang membuat seremoni kemerdekaan berisiko berubah menjadi sekadar teater kekuasaan.
Meriah di panggung, tetapi hambar dalam substansi.
Tentu tidak semua penyelenggaraan upacara seperti itu. Banyak pula pejabat dan penyelenggara negara yang berusaha menempatkan masyarakat secara layak dan manusiawi.
Namun, jika pemandangan tentang perbedaan perlakuan itu terus berulang, kritik tidak boleh dianggap sebagai gangguan.
Justru kritik diperlukan agar kemerdekaan tidak berhenti menjadi seremoni.
Sebab kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan juga berarti membangun negara yang tidak membuat rakyat merasa asing di rumahnya sendiri.
Jangan sampai setiap 17 Agustus kita menyanyikan lagu tentang Indonesia yang merdeka, sementara sebagian rakyat diam-diam bertanya:
Benarkah kami sudah merdeka, atau hanya berganti siapa yang berkuasa?
Republik ini dibangun bukan agar lahir penguasa baru yang menikmati keistimewaan di atas rakyat.
Para pendiri bangsa tidak berjuang untuk menciptakan jarak antara mereka yang duduk di kursi kekuasaan dan mereka yang berdiri di bawah terik matahari.
Maka pada usia kemerdekaan yang ke-81 ini, mungkin sudah waktunya seremoni tidak hanya menjadi pertunjukan kebanggaan nasional.
Biarkan pejabat sesekali merasakan berdiri bersama rakyat.
Bukan karena kursi itu harus dihapus.
Melainkan agar kekuasaan kembali ingat dari mana mandatnya berasal.
Sebab ukuran sederhana sebuah negara yang merdeka bukan seberapa megah upacaranya.
Tetapi seberapa adil negara memperlakukan rakyatnya.
Jika keadilan sosial masih berhenti sebagai teks dalam Pancasila, maka jangan heran jika kemerdekaan bagi sebagian rakyat terasa seperti fatamorgana: terlihat dari kejauhan, tetapi tak pernah benar-benar bisa disentuh.
Merdeka bukan soal siapa yang duduk dan siapa yang berdiri. Tetapi ketika negara hadir, jangan sampai yang duduk selalu penguasa dan yang berdiri selalu rakyat.
(Ip/opinijogja)
