Foto: Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Liem Astuti, S.P., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Antisipasi Kekeringan dalam rangka percepatan swasembada pangan di DIY yang diselenggarakan Kementerian Pertanian.
SLEMAN, opinijogja.id – Kabupaten Sleman hingga saat ini belum menerima laporan adanya dampak kekeringan terhadap sektor pertanian maupun perikanan meski musim kemarau mulai berlangsung. Kondisi tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Kekeringan dalam Rangka Pencapaian Target Swasembada Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diselenggarakan Kementerian Pertanian di Hotel Grand Rohan, Kamis (6/8/2026).
Rapat koordinasi menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Kepala Balai Metrologi Pertanian (BMRP) DIY, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), serta BMKG Stasiun Klimatologi DIY.
Peserta rapat terdiri atas Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota se-DIY, Ketua Kelompok Substansi Penyuluhan DIY, serta tim kerja penyuluhan dari Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.
Dalam forum tersebut, BMKG memaparkan prakiraan cuaca di DIY sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi musim kemarau. BBWSO menjelaskan mekanisme pergiliran air guna menjaga ketersediaan air irigasi, sedangkan BMRP memaparkan metode pertanaman yang tepat untuk menghadapi potensi kekeringan. Sementara itu, Kepala DPKP DIY menyampaikan capaian Luas Tambah Tanam (LTT) musim tanam I hingga musim tanam II, dan Direktur Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan memaparkan perkembangan capaian LTT DIY Tahun 2026 dalam rangka mendukung target swasembada pangan nasional.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Liem Astuti, S.P., M.Si., saat dikonfirmasi opinijogja.id, Kamis (6/8/2026), mengatakan diskusi dalam rapat difokuskan pada kondisi dan kesiapan masing-masing daerah dalam menghadapi potensi kekeringan akibat perubahan iklim.
“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan terkait dampak kekeringan untuk pertanaman dan perikanan di Kabupaten Sleman,” kata Liem.
Ia menjelaskan, capaian Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten Sleman selama Januari hingga Juli 2026 mencapai 21.248,84 hektare. Luasan tersebut telah memenuhi angka kesanggupan Kabupaten Sleman dalam mendukung target penanaman yang ditetapkan pemerintah.
“Penanaman dilakukan di seluruh 17 kapanewon di Kabupaten Sleman,” ujarnya.
Liem menambahkan, pemerintah memiliki kriteria dalam menilai dampak kekeringan terhadap tanaman. Kategori ringan ditandai kerusakan tanaman hingga 25 persen dengan kondisi tanaman masih dapat pulih setelah memperoleh air. Kategori sedang terjadi apabila kerusakan mencapai lebih dari 25 hingga 50 persen, ditandai ujung daun mulai layu, menguning, dan menggulung.
Sementara kategori berat terjadi ketika kerusakan mencapai lebih dari 50 hingga 85 persen, dengan gejala hampir seluruh daun layu, menguning, menggulung, serta tanaman mulai kerdil. Adapun kategori puso ditetapkan apabila kerusakan melebihi 85 persen sehingga tanaman mati atau tidak dapat berproduksi.
Menurut Liem, hingga saat ini belum ada laporan yang menunjukkan tanaman maupun usaha perikanan di Kabupaten Sleman mengalami kondisi tersebut.
Ia menilai kondisi ini tidak terlepas dari kesiapan petani, peternak, dan pembudidaya ikan dalam menyusun perencanaan usaha menghadapi musim kemarau.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan surat edaran mengenai antisipasi dampak kekeringan sejak awal musim kemarau. Langkah tersebut diperkuat dengan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan iklim.
“Surat edaran antisipasi dampak kekeringan yang sudah dikeluarkan sejak awal serta sosialisasi yang dilakukan menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan petani, peternak, dan pembudidaya ikan dalam menghadapi kondisi iklim tahun ini,” pungkasnya.
(Ip/opinijogja)
