Foto: Perwakilan Pemerintah Provinsi DIY menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah (FKD) Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2026 di Hotel Tentrem Semarang, Selasa (12/5/2026). Forum tersebut membahas penguatan ketahanan pangan, sinergi antar daerah, penanganan dampak El Nino, hingga tantangan krisis energi global.
YOGYAKARTA, opinijogja — Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah (FKD) Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2026 yang digelar di Hotel Tentrem Semarang selama dua hari, Senin–Selasa (11–12/5/2026).
Forum yang diikuti 10 provinsi anggota MPU tersebut dihadiri dua Wakil Menteri Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Eksekutif MPU, Rektor IPDN, serta dua provinsi tamu.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, Aris Eko Nugroho, mengatakan forum tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat jaringan pangan antar daerah secara terpadu.
Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain pengembangan cadangan pangan daerah, diversifikasi pangan lokal, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, pertukaran data dan informasi pangan, hingga penyusunan sistem peringatan dini bersama sebagai respons terhadap proyeksi dampak El Nino terhadap produksi pertanian.
“Selain itu juga mendorong kerja sama antar-BUMD pangan serta penguatan energi sebagai respons atas dinamika tantangan krisis energi global,” ujarnya kepada opinijogja.id.
Menurut Aris, terdapat enam bidang kerja sama antar daerah dalam forum FKD Mitra Praja Utama, yakni penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, kebencanaan, optimalisasi pariwisata prioritas, ketahanan pangan, penegakan perda ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta sinergisitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ia menilai tantangan kerja sama pangan antar daerah masih cukup besar, mulai dari ego sektoral, lemahnya kelembagaan petani, hingga infrastruktur distribusi yang belum optimal.
Selain itu, persoalan data pangan juga dinilai masih menjadi kendala serius karena belum tersedianya data ketersediaan dan kebutuhan pangan yang unik, akurat, dan real time di masing-masing daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Peran data sangat penting dalam kerja sama pangan, mulai dari pemetaan neraca pangan, stabilisasi harga dan pasokan, early warning system, pengelolaan cadangan pangan, hingga integrasi rantai pasok,” jelasnya.
Dalam forum tersebut juga disoroti tiga tantangan utama yang kini dihadapi pemerintah daerah. Pertama, kondisi geopolitik global yang dinilai sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua, kepala daerah diminta mengawal berbagai kebijakan prioritas nasional. Ketiga, pemerintah daerah juga harus merealisasikan janji kampanye di tengah beban rutin operasional daerah seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, dan kebutuhan lainnya.
Di sektor energi, tindak lanjut yang didorong dalam forum FKD Mitra Praja Utama adalah instruksi kepada gubernur agar memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khusus kendaraan listrik berbasis baterai.
Sementara itu, BUMD pangan mitra MPU disebut menguasai sekitar 64 persen distribusi pangan di Indonesia sehingga dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan nasional.
(Ip/opinijogja)
