Foto: leaflet aksi Demo
YOGYAKARTA, opinijogja – Aliansi Poros Keadilan Mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (FBE UII) akan menggelar aksi penyampaian pendapat pada Senin (15/6/2026) sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Massa aksi dijadwalkan berkumpul di LKBH UII, Jalan Lawu Nomor 3, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebelum bergerak menuju titik aksi.
Koordinator Umum Aliansi Poros Keadilan Mahasiswa, Muhammad Alamsyah dan Tanriq Vario Bagaspatih, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, persoalan lapangan pekerjaan, hingga berbagai kebijakan publik yang dinilai perlu dievaluasi.
Menurut keduanya, rakyat membutuhkan kepastian hidup dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Karena itu, mahasiswa merasa perlu menyampaikan aspirasi secara terbuka sebagai bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat. Ketika berbagai persoalan masyarakat belum terjawab dengan baik, maka suara kritis harus terus disampaikan,” ujar Muhammad Alamsyah.
Senada dengan itu, Tanriq Vario Bagaspatih menegaskan bahwa aksi tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi mahasiswa, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Poros Keadilan Mahasiswa membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1.Menuntut penghentian total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh terkait efektivitas dan dampaknya terhadap keuangan negara.
2.Menuntut pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta mengendalikan harga kebutuhan pokok guna menjaga daya beli masyarakat.
3.Menuntut perbaikan tata kelola kebijakan fiskal dan keuangan negara agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
4.Menuntut kejelasan progres reformasi Kepolisian Republik Indonesia serta percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Polri guna memperkuat akuntabilitas institusi kepolisian.
5.Menuntut penghentian praktik militerisme dalam ranah sipil serta menjamin tegaknya prinsip supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.
6.Menuntut pemerintah memperbaiki pola komunikasi publik, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mengakui dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat.
Melalui aksi ini, Aliansi Poros Keadilan Mahasiswa berharap pemerintah lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat serta membuka ruang dialog yang sehat demi terwujudnya kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Aksi tersebut mengusung tema “Rakyat Membutuhkan Kepastian, Bukan Eksperimen Kekuasaan” sebagai bentuk seruan agar pemerintah lebih fokus pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi rakyat Indonesia.
