PROYEK DESA, KUASA NEGARA

- Penulis

Selasa, 21 April 2026 - 11:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi opinijogja 

 

Kontraktor Lokal Tergusur, Anggaran Dipertanyakan

Oleh: Muhammad Arifin

Yogyakarta, opinijogja – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dipromosikan sebagai jalan baru bagi kebangkitan ekonomi desa. Namun di lapangan, yang muncul justru wajah lama pembangunan: sentralistik, tertutup, dan menyisakan tanda tanya besar.

Alih-alih menjadi ruang pemberdayaan, proyek ini menjelma menjadi arena yang menyingkirkan pelaku usaha lokal.

Di Natah, Gunungkidul, program ini bahkan belum berjalan. Struktur belum lengkap, posisi ketua kosong, namun dampaknya sudah terasa.

“Di desa kami, KDMP belum jalan. Ketua saja belum ada. Tapi dampaknya sudah terasa, banyak pembangunan terancam gagal.”

Masalahnya sederhana, tapi mendasar: program besar dijalankan tanpa fondasi yang siap.

Anggaran yang digelontorkan tidak kecil. Namun di lapangan, muncul pola yang mengkhawatirkan, harga pekerjaan turun, kualitas terancam, dan dugaan biaya tak resmi mulai terdengar.

Di Pajangan, Bantul, kegelisahan itu terasa nyata.

“Sumber anggaran tidak jelas, kemanfaatannya belum terasa. Perputaran uang di daerah justru menurun.”

Jika benar demikian, maka program ini gagal menjadi stimulus. Ia justru berpotensi menekan ekonomi lokal.

Baca Juga:  Negeri Beton, Sekolah Ambruk

Persoalan lain muncul di aspek legalitas, pengadaan, hingga pengawasan teknis. Tanpa tenaga ahli dan mekanisme yang jelas, pembangunan berubah menjadi spekulasi.

Lalu pertanyaan paling mendasar:

jika bangunan roboh, siapa yang bertanggung jawab?

Di Mujamuju, kritik datang lebih tajam.

“Anggaran besar bukan bukti keberhasilan, tapi ujian kejujuran.”

“Tanpa transparansi, anggaran hanya jadi angka indah di laporan, tapi kosong di lapangan.”

Di titik ini, yang hilang bukan hanya proyek, tetapi kepercayaan.

Kontraktor lokal kehilangan peran. Masyarakat kehilangan manfaat. Sementara proyek terus berjalan, seolah tanpa arah yang jelas.

Pembangunan desa seharusnya membangun dari bawah.

Bukan justru mengabaikan mereka yang hidup di dalamnya.

Dan hari ini, di banyak tempat, kontraktor lokal tidak lagi menjadi bagian dari pembangunan.

Mereka berdiri di luar pagar, menonton dari kejauhan, di tanah mereka sendiri.

(Ip/opinijogja)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel opinijogja.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Negeri Kaya, Rakyat Makin Susah: Ke Mana Perginya Uang Pajak Kita?
Hukum Sedang Dipertaruhkan: Saat Penegak Hukum Saling Berhadapan, Rakyat Harus Percaya Siapa
Jalanan Tak Pernah Berdusta
Dongeng yang Bernama Keadilan
Republik yang Tak Nyaman Mendengar Kejujuran
Sunyi yang Dipaksa: Ketika Manusia Kehilangan Ruang untuk Menjadi Diri Sendiri
Krisis Moral Indonesia: Saat Korupsi Menjadi Budaya dan Hukum Kehilangan Wibawa
Gaji Hakim Naik 3 Kali Lipat, Mengapa Rakyat Masih Sulit Mendapatkan Keadilan?
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 01:14 WIB

Negeri Kaya, Rakyat Makin Susah: Ke Mana Perginya Uang Pajak Kita?

Minggu, 12 Juli 2026 - 12:03 WIB

Hukum Sedang Dipertaruhkan: Saat Penegak Hukum Saling Berhadapan, Rakyat Harus Percaya Siapa

Kamis, 9 Juli 2026 - 03:39 WIB

Jalanan Tak Pernah Berdusta

Senin, 6 Juli 2026 - 16:11 WIB

Dongeng yang Bernama Keadilan

Senin, 6 Juli 2026 - 13:21 WIB

Republik yang Tak Nyaman Mendengar Kejujuran

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page