Foto: ilustrasi opinijogja
Ketika Demonstrasi Menjadi Bahasa Terakhir Rakyat
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja.id – Di negeri yang mengaku demokratis, suara rakyat semestinya lahir dari ruang dialog, bukan dari teriakan di jalanan. Namun, ketika jalan raya kembali dipenuhi massa yang membawa poster-poster tuntutan, ada satu pertanyaan yang seharusnya menggema lebih keras daripada pengeras suara demonstran: mengapa rakyat merasa harus turun ke jalan lagi?
Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) kembali menggelar aksi. Poster yang mereka bawa memuat beragam tuntutan—mulai dari beban pajak, harga BBM, harga kebutuhan pokok, transparansi anggaran, pemberantasan korupsi, hingga evaluasi berbagai program pemerintah. Daftar itu panjang. Terlalu panjang untuk dianggap sekadar ekspresi sesaat. Ia mencerminkan akumulasi kegelisahan yang sudah lama mengendap.
Pemerintah boleh saja berbangga dengan angka pertumbuhan ekonomi, investasi yang meningkat, atau proyek-proyek strategis yang terus berjalan. Namun, bagi masyarakat yang setiap hari bergulat dengan harga kebutuhan hidup, angka-angka itu sering kali terasa jauh dari kenyataan. Statistik memang dapat menunjukkan kemajuan, tetapi dapur rakyat tidak dihidupi oleh grafik.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa sedikit demonstrasi terjadi. Demokrasi justru diuji ketika pemerintah mampu mendengar kritik tanpa menganggapnya sebagai ancaman. Negara yang percaya diri tidak akan alergi terhadap suara berbeda. Sebaliknya, negara yang mulai kehilangan kepekaan cenderung lebih sibuk mengelola citra daripada menyelesaikan persoalan.
Yang patut menjadi perhatian bukan semata isi tuntutan ARPI. Yang lebih penting adalah mengapa tuntutan seperti itu terus bermunculan dari berbagai kelompok masyarakat. Jika keluhan yang sama terus berulang, barangkali masalahnya bukan pada siapa yang berteriak, melainkan pada siapa yang memilih untuk tidak mendengar.
Korupsi masih menjadi luka yang belum sembuh. Di saat rakyat diminta patuh membayar pajak dan menerima berbagai kebijakan fiskal, mereka juga berharap setiap rupiah uang negara dikelola secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan, tetapi melalui keteladanan dan penegakan hukum yang konsisten.
Begitu pula dengan berbagai program strategis pemerintah. Program yang baik sekalipun harus terbuka terhadap evaluasi. Kritik bukan berarti menolak tujuan mulianya. Kritik adalah cara memastikan bahwa kebijakan benar-benar memberi manfaat, tepat sasaran, dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, demonstrasi bukanlah kegagalan rakyat menjaga demokrasi. Demonstrasi sering kali menjadi pertanda bahwa mekanisme dialog belum berjalan sebagaimana mestinya. Jalanan berubah menjadi ruang bicara ketika ruang-ruang resmi tidak lagi dirasakan cukup untuk didengar.
Mungkin yang perlu direnungkan bukan mengapa massa turun ke jalan. Yang lebih mendesak adalah mengapa mereka merasa jalan raya lebih menjanjikan daripada ruang dialog yang disediakan negara.
Sebab sejarah berkali-kali mengajarkan satu hal: ketika kegelisahan rakyat diabaikan, yang tumbuh bukan ketenangan, melainkan ketidakpercayaan. Dan bagi sebuah bangsa, hilangnya kepercayaan publik jauh lebih berbahaya daripada ribuan orang yang berteriak di jalanan.
(Ip/opinijogja)
