Foto: ilustrasi OpiniJogja
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja.id – Ada satu kesamaan yang dimiliki para pemimpin besar dunia. Mereka tidak hanya dikenang karena kekuasaan yang pernah digenggam, tetapi karena kata-kata yang lahir dari keberanian, integritas, dan visi kenegaraan.
Saat dihadapkan pada ancaman hukuman mati, Nelson Mandela tidak memohon belas kasihan. Ia justru berkata, “I have cherished the ideal of a democratic and free society… It is an ideal for which I am prepared to die.” Sebuah kalimat yang lahir dari keyakinan bahwa kebebasan dan demokrasi lebih berharga daripada keselamatan dirinya sendiri.
Ketika Inggris berada di ambang kekalahan menghadapi Nazi Jerman, Winston Churchill tidak menawarkan kepasrahan. Ia membakar semangat bangsanya dengan pidato yang kemudian menjadi legenda: “We shall fight on the beaches… We shall never surrender.”
John F. Kennedy pun meninggalkan warisan moral melalui kalimat yang masih dikutip hingga kini: “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” Sebuah ajakan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Ketiga tokoh itu mengajarkan satu hal sederhana: kata-kata seorang pemimpin bukan sekadar retorika. Ia adalah cerminan cara berpikir, kualitas kepemimpinan, sekaligus warisan yang akan dinilai sejarah.
Lantas, bagaimana dengan pemimpin di negeri ini?
Pertanyaan itu semakin relevan di tengah demokrasi yang kian dipenuhi kegaduhan politik. Alih-alih melahirkan pidato yang mempersatukan, publik justru lebih sering mengingat ungkapan-ungkapan spontan yang bernada emosional, sindiran, bahkan cenderung merendahkan pihak yang berbeda pandangan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kualitas seorang pemimpin cukup diukur dari keberhasilannya mempertahankan kekuasaan, atau dari kemampuannya menjaga martabat demokrasi?
Dalam negara demokrasi, kritik bukan ancaman. Kritik adalah mekanisme pengawasan yang justru menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Tidak ada demokrasi yang sehat tanpa ruang bagi perbedaan pendapat.
Karena itu, muncul pertanyaan yang patut direnungkan bersama: apakah pemimpin kita benar-benar terbuka terhadap kritik, atau justru mulai alergi terhadap suara yang berbeda?
Pemimpin yang percaya diri tidak akan takut dikritik. Ia menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi. Sebaliknya, pemimpin yang merasa dirinya selalu benar cenderung melihat kritik sebagai serangan yang harus dilawan, bukan masukan yang perlu dipertimbangkan.
Sejarah berkali-kali membuktikan bahwa kekuasaan yang anti kritik perlahan berubah menjadi kekuasaan yang anti koreksi. Ketika kritik dianggap ancaman, para pembantu hanya akan menyampaikan kabar baik. Ketika semua orang takut berbicara jujur, keputusan yang lahir pun semakin jauh dari realitas rakyat.
Lalu, apakah setiap presiden otomatis seorang negarawan?
Jawabannya tentu tidak.
Presiden adalah jabatan yang diberikan melalui mekanisme konstitusi. Sementara negarawan adalah gelar moral yang diberikan oleh sejarah. Jabatan memiliki masa akhir, tetapi kenegarawanan hidup dalam ingatan bangsa.
Negarawan diukur dari kebijaksanaan, keberanian menerima kritik, penghormatan terhadap hukum, kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik, serta kemampuannya menjaga demokrasi tetap sehat meskipun hal itu tidak selalu menguntungkan dirinya.
Sebaliknya, pemimpin yang lebih sibuk membangun citra daripada membangun tradisi demokrasi akan lebih mudah dikenang karena kontroversi dibandingkan prestasinya. Sebab publik boleh lupa angka-angka statistik, tetapi sulit melupakan ucapan yang melukai akal sehat maupun rasa keadilan.
Ironisnya, di era media sosial, potongan pidato sering kali lebih abadi daripada kebijakan. Ucapan yang kasar, meremehkan kritik, atau membelah masyarakat akan terus beredar sebagai arsip digital yang kelak menjadi bahan penilaian sejarah.
Pada akhirnya, sejarah tidak bertanya berapa lama seseorang berkuasa. Sejarah juga tidak peduli berapa besar koalisi politik yang pernah menopangnya. Sejarah hanya akan bertanya: apa yang diwariskan kepada bangsa?
Apakah warisan itu berupa demokrasi yang semakin dewasa, budaya dialog yang sehat, dan penghormatan terhadap kritik? Ataukah justru budaya anti kritik, polarisasi, dan keyakinan bahwa kekuasaan selalu identik dengan kebenaran?
Pertanyaan “Apakah ia seorang negarawan?” tidak akan dijawab oleh pendukung fanatik maupun lawan politiknya. Pertanyaan itu hanya akan dijawab oleh waktu, oleh fakta, dan oleh sejarah.
Sebab pada akhirnya, jabatan hanyalah titipan, tetapi kata-kata dan sikap seorang pemimpin akan hidup jauh lebih lama daripada masa kekuasaannya.
(Ip/opinijogja)
