Foto: Ilustrasi opinijogja.
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja – Ada yang ganjil di negeri ini. Beras yang katanya hasil keringat petani Indonesia justru bisa dijual ke luar negeri dengan harga sekitar Rp10 ribu per kilogram. Sementara rakyat di dalam negeri dipaksa membeli dengan harga Rp12.500 hingga Rp16 ribu. Logika waras mana yang bisa menerima keadaan semacam ini?
Jika benar negara hadir untuk rakyat, mengapa rakyat sendiri justru menjadi pembeli paling mahal di tanahnya sendiri?
Narasi tentang “petani sejahtera” selama ini terdengar makin mirip iklan politik ketimbang kenyataan. Sebab di lapangan, petani tetap tercekik pupuk mahal, biaya produksi naik, irigasi rusak, harga gabah dipermainkan tengkulak, dan hasil panen tak pernah benar-benar memberi kehidupan yang layak. Kini rakyat disuguhi kenyataan lain yang lebih menyakitkan: beras keluar negeri lebih murah dibanding beras untuk rakyat sendiri.
Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal keberpihakan negara.
Negara seperti kehilangan rasa malu ketika rakyat dipaksa membeli kebutuhan pokok dengan harga tinggi, sementara pemerintah sibuk membanggakan ekspor dan pencitraan swasembada. Apa gunanya pidato tentang ketahanan pangan jika dapur rakyat justru makin rapuh? Apa arti tepuk tangan seremonial ketika emak-emak di pasar harus menghitung ulang uang belanja setiap hari?
Yang terjadi hari ini memperlihatkan satu hal: kebijakan pangan semakin jauh dari kepentingan rakyat kecil. Negara tampak lebih ramah kepada kepentingan pasar dan oligarki ketimbang kepada petani dan masyarakatnya sendiri. Pangan yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat perlahan diperlakukan layaknya komoditas bisnis elite.
Ironisnya, kritik terhadap kondisi ini sering dianggap nyinyiran. Rakyat diminta diam, seolah penderitaan harus diterima sebagai bentuk nasionalisme. Pemimpin makin alergi terhadap kritik, tetapi sangat sensitif terhadap pujian. Budaya “asal bapak senang” tumbuh subur di tengah krisis empati yang akut.
Padahal tugas pemimpin bukan membangun citra di layar kamera, melainkan memastikan rakyat bisa makan dengan harga wajar.
Negeri ini sedang mengalami degradasi moral yang berbahaya. Kekuasaan tak lagi berdiri sebagai pelindung rakyat, melainkan lebih sibuk menjaga kepentingan lingkaran elite. Bahasa kesejahteraan dipakai di podium, tetapi praktik di lapangan justru memperlihatkan rakyat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi harga pangan yang terus menggila.
Kalau beras untuk negara lain bisa murah, mengapa rakyat sendiri harus membeli lebih mahal? Pertanyaan sederhana itu hingga kini belum pernah dijawab dengan jujur.
Mungkin karena jawabannya memang pahit: rakyat bukan lagi prioritas utama.
Dan ketika negara mulai kehilangan keberpihakan kepada rakyatnya sendiri, saat itulah kepercayaan publik perlahan runtuh. Sebab rakyat bisa memaklumi kesulitan, tetapi tidak akan terus-menerus memaklumi ketidakadilan.
(Ip/opinijogja)
