PROYEK DESA, KUASA NEGARA

- Penulis

Selasa, 21 April 2026 - 11:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi opinijogja 

 

Kontraktor Lokal Tergusur, Anggaran Dipertanyakan

Oleh: Muhammad Arifin

Yogyakarta, opinijogja – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dipromosikan sebagai jalan baru bagi kebangkitan ekonomi desa. Namun di lapangan, yang muncul justru wajah lama pembangunan: sentralistik, tertutup, dan menyisakan tanda tanya besar.

Alih-alih menjadi ruang pemberdayaan, proyek ini menjelma menjadi arena yang menyingkirkan pelaku usaha lokal.

Di Natah, Gunungkidul, program ini bahkan belum berjalan. Struktur belum lengkap, posisi ketua kosong, namun dampaknya sudah terasa.

“Di desa kami, KDMP belum jalan. Ketua saja belum ada. Tapi dampaknya sudah terasa, banyak pembangunan terancam gagal.”

Masalahnya sederhana, tapi mendasar: program besar dijalankan tanpa fondasi yang siap.

Anggaran yang digelontorkan tidak kecil. Namun di lapangan, muncul pola yang mengkhawatirkan, harga pekerjaan turun, kualitas terancam, dan dugaan biaya tak resmi mulai terdengar.

Di Pajangan, Bantul, kegelisahan itu terasa nyata.

“Sumber anggaran tidak jelas, kemanfaatannya belum terasa. Perputaran uang di daerah justru menurun.”

Jika benar demikian, maka program ini gagal menjadi stimulus. Ia justru berpotensi menekan ekonomi lokal.

Baca Juga:  Budaya Lokal di Bawah Bayang-Bayang Algoritma

Persoalan lain muncul di aspek legalitas, pengadaan, hingga pengawasan teknis. Tanpa tenaga ahli dan mekanisme yang jelas, pembangunan berubah menjadi spekulasi.

Lalu pertanyaan paling mendasar:

jika bangunan roboh, siapa yang bertanggung jawab?

Di Mujamuju, kritik datang lebih tajam.

“Anggaran besar bukan bukti keberhasilan, tapi ujian kejujuran.”

“Tanpa transparansi, anggaran hanya jadi angka indah di laporan, tapi kosong di lapangan.”

Di titik ini, yang hilang bukan hanya proyek, tetapi kepercayaan.

Kontraktor lokal kehilangan peran. Masyarakat kehilangan manfaat. Sementara proyek terus berjalan, seolah tanpa arah yang jelas.

Pembangunan desa seharusnya membangun dari bawah.

Bukan justru mengabaikan mereka yang hidup di dalamnya.

Dan hari ini, di banyak tempat, kontraktor lokal tidak lagi menjadi bagian dari pembangunan.

Mereka berdiri di luar pagar, menonton dari kejauhan, di tanah mereka sendiri.

(Ip/opinijogja)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel opinijogja.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sekolah Tanpa Jiwa
KDMP: Proyek Miliaran Tanpa Pengawasan, K3 Diabaikan, Aturan Dilanggar?
Negara Salah Urus, Aparat Jadi Serba Urus
Negara Boros
Negeri Tanpa Rasa Malu
Hemat di Rakyat, Boros di Program: Lagi-lagi Rakyat Dibuat Melarat
Tradisi Baju Baru Saat Lebaran, Antara Simbol Kebahagiaan dan Tekanan Sosial
Feodalisme yang Tak Pernah Mati
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 11:52 WIB

Sekolah Tanpa Jiwa

Jumat, 24 April 2026 - 02:11 WIB

KDMP: Proyek Miliaran Tanpa Pengawasan, K3 Diabaikan, Aturan Dilanggar?

Selasa, 21 April 2026 - 11:33 WIB

PROYEK DESA, KUASA NEGARA

Sabtu, 18 April 2026 - 04:22 WIB

Negara Salah Urus, Aparat Jadi Serba Urus

Sabtu, 18 April 2026 - 00:42 WIB

Negara Boros

Berita Terbaru

Opinijogja

Sekolah Tanpa Jiwa

Rabu, 6 Mei 2026 - 11:52 WIB