PROYEK DESA, KUASA NEGARA

- Penulis

Selasa, 21 April 2026 - 11:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi opinijogja 

 

Kontraktor Lokal Tergusur, Anggaran Dipertanyakan

Oleh: Muhammad Arifin

Yogyakarta, opinijogja – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dipromosikan sebagai jalan baru bagi kebangkitan ekonomi desa. Namun di lapangan, yang muncul justru wajah lama pembangunan: sentralistik, tertutup, dan menyisakan tanda tanya besar.

Alih-alih menjadi ruang pemberdayaan, proyek ini menjelma menjadi arena yang menyingkirkan pelaku usaha lokal.

Di Natah, Gunungkidul, program ini bahkan belum berjalan. Struktur belum lengkap, posisi ketua kosong, namun dampaknya sudah terasa.

“Di desa kami, KDMP belum jalan. Ketua saja belum ada. Tapi dampaknya sudah terasa, banyak pembangunan terancam gagal.”

Masalahnya sederhana, tapi mendasar: program besar dijalankan tanpa fondasi yang siap.

Anggaran yang digelontorkan tidak kecil. Namun di lapangan, muncul pola yang mengkhawatirkan, harga pekerjaan turun, kualitas terancam, dan dugaan biaya tak resmi mulai terdengar.

Di Pajangan, Bantul, kegelisahan itu terasa nyata.

“Sumber anggaran tidak jelas, kemanfaatannya belum terasa. Perputaran uang di daerah justru menurun.”

Jika benar demikian, maka program ini gagal menjadi stimulus. Ia justru berpotensi menekan ekonomi lokal.

Baca Juga:  Negara Salah Urus, Aparat Jadi Serba Urus

Persoalan lain muncul di aspek legalitas, pengadaan, hingga pengawasan teknis. Tanpa tenaga ahli dan mekanisme yang jelas, pembangunan berubah menjadi spekulasi.

Lalu pertanyaan paling mendasar:

jika bangunan roboh, siapa yang bertanggung jawab?

Di Mujamuju, kritik datang lebih tajam.

“Anggaran besar bukan bukti keberhasilan, tapi ujian kejujuran.”

“Tanpa transparansi, anggaran hanya jadi angka indah di laporan, tapi kosong di lapangan.”

Di titik ini, yang hilang bukan hanya proyek, tetapi kepercayaan.

Kontraktor lokal kehilangan peran. Masyarakat kehilangan manfaat. Sementara proyek terus berjalan, seolah tanpa arah yang jelas.

Pembangunan desa seharusnya membangun dari bawah.

Bukan justru mengabaikan mereka yang hidup di dalamnya.

Dan hari ini, di banyak tempat, kontraktor lokal tidak lagi menjadi bagian dari pembangunan.

Mereka berdiri di luar pagar, menonton dari kejauhan, di tanah mereka sendiri.

(Ip/opinijogja)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel opinijogja.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sleman Perkuat Ekosistem Film, Bidik Jejaring Kota Kreatif UNESCO 2027
Pejuang dan Si Pembual: Ketika Janji Kekuasaan Mengkhianati Cita-Cita Perjuangan
Sejarah dan Tujuan Koperasi yang Diabaikan oleh Ambisi Penguasa
Pameran Citra Diri dan Klaim Kepahlawanan Artifisial
Upacara Kemerdekaan dan Jurang Keadilan: Ketika Sila Kelima Tinggal Seremonial
Merdeka untuk Siapa? 81 Tahun RI dan Pahitnya Keadilan bagi Rakyat
Merdeka? Merdeka yang Seperti Apa?
“Londo Ireng” Bukan Bahasa Seorang Negarawan: Kritik atas Pernyataan Prabowo terhadap Wartawan
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 15:33 WIB

Sleman Perkuat Ekosistem Film, Bidik Jejaring Kota Kreatif UNESCO 2027

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:49 WIB

Pejuang dan Si Pembual: Ketika Janji Kekuasaan Mengkhianati Cita-Cita Perjuangan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 13:48 WIB

Sejarah dan Tujuan Koperasi yang Diabaikan oleh Ambisi Penguasa

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:58 WIB

Pameran Citra Diri dan Klaim Kepahlawanan Artifisial

Selasa, 18 Agustus 2026 - 02:00 WIB

Upacara Kemerdekaan dan Jurang Keadilan: Ketika Sila Kelima Tinggal Seremonial

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page