Foto: Sekretaris Dinas DPUPKP Kabupaten Sleman Fauzan Ma’ruf.
SLEMAN, opinijogja.id – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Strategi prioritas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Sekretaris Dinas DPUPKP Kabupaten Sleman, Fauzan Ma’ruf, mengatakan pihaknya menerapkan strategi prioritisasi berbasis data dan manfaat dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur yang paling mendesak serta berdampak luas bagi masyarakat.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kami menerapkan strategi prioritisasi berbasis data dan manfaat. Pelaksanaan diperkuat melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat agar tepat mutu dan tepat waktu, optimalisasi pemeliharaan aset yang sudah ada, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal,” ujar Fauzan saat dikonfirmasi OpiniJogja, Selasa (14/7/2026).
Selain fokus pada pembangunan fisik, DPUPKP Sleman juga terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik. Langkah yang dilakukan meliputi penyederhanaan proses pelayanan, digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan koordinasi dan pengawasan, hingga penerapan standar pelayanan yang transparan, cepat, dan akuntabel.
Menurut Fauzan, berbagai upaya tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, tepat waktu, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Dalam pelaksanaan proyek fisik, DPUPKP juga menerapkan mekanisme pengawasan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengawasan dimulai dari pemeriksaan dokumen perencanaan, pengawasan lapangan oleh konsultan dan tim teknis, monitoring progres pekerjaan secara berkala, pengujian mutu material dan hasil pekerjaan, hingga evaluasi terhadap capaian waktu, biaya, dan kualitas.
“Setiap deviasi segera ditindaklanjuti melalui langkah korektif agar proyek tetap tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Terkait penanganan jalan dan jembatan, Fauzan mengungkapkan DPUPKP Sleman telah mengusulkan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Saat ini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan.
Ia menegaskan, meskipun anggaran yang tersedia masih terbatas, DPUPKP tetap berkomitmen mengoptimalkan penanganan infrastruktur agar kebutuhan masyarakat terhadap jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang memadai dapat terus terpenuhi.
“Kami berharap dengan dukungan tambahan anggaran, penanganan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan dapat dilakukan lebih optimal demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(Ip/opinijogja)
