Foto: SMK Negeri 2 Gedangsari menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan vokasi, meningkatkan kompetensi siswa, dan mematangkan persiapan menuju status BLUD.(Foto: opinijogja).
GUNUNGKIDUL, opinijogja — SMK Negeri 2 Gedangsari terus memperkuat transformasi pendidikan vokasi dengan menyiapkan langkah strategis menuju status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta memperluas program sertifikasi kompetensi dan bahasa Inggris berstandar internasional bagi para siswa.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala SMK Negeri 2 Gedangsari, Sapto Budiyono, dalam Forum Konsultasi Publik yang dihadiri unsur akademisi, dunia usaha dan industri, media massa, serta perwakilan orang tua siswa, Rabu (03/06/2026).
Menurut Sapto, forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus sarana menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memperkuat relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kami ingin memastikan pendidikan yang diberikan benar-benar selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman,” kata Sapto.
Serapan Lulusan Tembus Ratusan Siswa
SMK Negeri 2 Gedangsari mencatat capaian positif dalam penyaluran lulusan tahun 2026. Dari total 243 lulusan, sebanyak 111 siswa telah berhasil terserap ke dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sebanyak enam siswa diterima di sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan kedinasan, di antaranya Politeknik Astra, Politeknik Akuntansi Madiun, dan UIN Semarang. Sementara 105 lulusan lainnya telah mendapatkan pekerjaan di berbagai perusahaan dan sektor industri.
Capaian tersebut dinilai menjadi indikator meningkatnya kepercayaan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan sekolah vokasi.
Kantongi Tiga Program Bantuan Strategis
Pada 2026, sekolah juga memperoleh tiga program bantuan yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi siswa.
Pertama, bantuan pengembangan wirausaha kreatif senilai Rp57 juta untuk mengembangkan produk unggulan siswa berupa Pakimpol (Paket Kimpol), camilan berbahan dasar talas yang telah memiliki sertifikat halal dan izin edar.
Kedua, program sertifikasi bahasa Inggris internasional yang diikuti 68 siswa terpilih guna meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.
Ketiga, sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 bagi 240 siswa dari program keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Akuntansi, dan Tata Busana. Sertifikasi tersebut melibatkan asesor dari kalangan industri dan menghasilkan sertifikat resmi yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Masuk Tahap Akhir Seleksi BLUD
Di sisi lain, SMK Negeri 2 Gedangsari tengah menjalani proses menuju sekolah berstatus BLUD.
Dari 23 SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengajukan diri, sekolah ini berhasil lolos hingga tahap akhir bersama tiga sekolah lainnya. Dalam waktu dekat, tim dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DIY akan melakukan visitasi untuk menilai kesiapan sekolah.
Status BLUD dinilai penting karena memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih luas dibandingkan pola pengelolaan sekolah pada umumnya.
Siapkan Teaching Factory untuk Masyarakat
Apabila status BLUD berhasil diperoleh pada 2026, sekolah berencana mengembangkan berbagai unit usaha berbasis Teaching Factory (TeFa) yang dapat melayani masyarakat secara langsung.
Unit usaha tersebut meliputi jasa penjahitan dan produksi batik dari program Tata Busana, layanan keagenan perbankan dari program Akuntansi, hingga jasa servis dan perawatan kendaraan dari program Teknik Kendaraan Ringan.
Menurut Sapto, pendapatan dari unit usaha tersebut nantinya dapat dikelola langsung oleh sekolah untuk mendukung pengembangan sarana, prasarana, dan kualitas pembelajaran.
“Harapannya, sumber pendanaan sekolah menjadi lebih beragam sehingga pengembangan pendidikan tidak hanya bergantung pada dana pemerintah,” ujarnya.
Sekolah menargetkan seluruh tahapan administrasi dan persyaratan BLUD dapat diselesaikan pada akhir 2026. Dengan demikian, ekspansi layanan dan unit usaha sekolah dapat mulai dijalankan secara penuh pada 2027.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat model pendidikan vokasi yang tidak hanya menghasilkan lulusan siap kerja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi di masa depan.
(Ip/opinijogja)
