Foto: Ilustrasi
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja – Minggu (01/03/2026), Nasionalisme paling mudah diteriakkan di atas panggung kampanye. Ia berbunyi lantang, terdengar gagah, dan disambut tepuk tangan. Tetapi nasionalisme yang sama sering kali mengecil ketika masuk ke ruang pengambilan keputusan. Di sanalah konsistensi diuji—bukan oleh sorak-sorai, melainkan oleh angka.
Angka itu kini bernama 105.000 unit mobil pick up impor dari India untuk fasilitas Koperasi Merah Putih. Bukan seratus, bukan seribu. Seratus lima ribu. Dalam skala sebesar itu, kebijakan tak lagi sekadar soal teknis pengadaan. Ia berubah menjadi arah pembangunan.
Koperasi Merah Putih adalah nama yang sarat simbol. Ia memanggul imajinasi tentang kemandirian ekonomi, tentang gotong royong, tentang berdiri di atas kaki sendiri. Tetapi ketika kendaraan yang menggerakkan simbol itu justru didatangkan dari luar negeri, publik wajar melihat jurang antara retorika dan realitas.
Seratus lima ribu unit berarti rantai pasok baja, komponen, ban, aki, hingga tenaga kerja. Ia berarti multiplier effect yang bisa berputar di dalam negeri. Dalam volume sebesar itu, pengadaan bukan lagi pembelian barang; ia adalah instrumen industrialisasi. Pilihan impor berarti nilai tambah, pajak, dan efek ekonomi ikut berlayar ke luar batas teritorial.
Indonesia bukan negara tanpa industri otomotif. Pabrik berdiri, pekerja terserap, tingkat kandungan dalam negeri terus didorong naik. Jika proyek berskala raksasa ini tidak memberi prioritas pada produksi domestik, pertanyaan yang muncul sederhana: apakah nasionalisme ekonomi hanya berlaku saat mikrofon menyala?
Argumen efisiensi tentu sah diajukan. Dunia memang terhubung. Harga dan spesifikasi bisa dibandingkan lintas negara. Tetapi dalam proyek sebesar ini, transparansi menjadi keharusan. Apakah kapasitas produksi dalam negeri benar-benar tak mencukupi? Apakah prosesnya terbuka dan kompetitif? Apakah seluruh variabel—termasuk dampak industri—telah dihitung?
Ironi semakin tebal bila pembiayaan proyek terkait dengan skema yang bersentuhan dengan fiskal publik. Di satu sisi, visi Indonesia Emas dikibarkan sebagai lompatan menuju kemandirian dan kekuatan ekonomi. Di sisi lain, keputusan besar justru memperlebar ketergantungan. Nasionalisme yang dibelanjakan ke luar negeri menyisakan tanda tanya: siapa yang sebenarnya menikmati nilai tambahnya?
Nasionalisme tidak hidup dalam slogan. Ia hidup dalam pilihan anggaran. Ia terlihat dalam keberanian memprioritaskan industri sendiri, terutama ketika volumenya mencapai ratusan ribu unit. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah simbol—bendera di kap mobil, pidato di baliho, dan kebijakan yang berjalan ke arah berbeda.
Di titik inilah istilah itu menemukan relevansinya. Bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai cermin.
(Ip/opinijogja)
