Foto: Eko Suwanto memimpin upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Senin (1/6/2026), sekaligus menyerukan penguatan nilai Pancasila dan kebijakan pro rakyat.
Yogyakarta, opinijogja – Meningkatnya kasus kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi perhatian serius berbagai pihak. Sejumlah kasus bahkan menimbulkan korban jiwa, sehingga membutuhkan langkah cepat dan terintegrasi dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, serta masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan bahwa fenomena kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah sudah masuk kategori kejahatan luar biasa karena dampaknya yang mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan korban meninggal dunia.
“Ini bukan lagi kejahatan jalanan biasa. Sudah menjadi kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban jiwa dan dilakukan dengan cara-cara yang brutal. Pemda DIY perlu bersinergi dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi agar peristiwa serupa tidak terus berulang,” kata Eko Suwanto, Senin (1/6/2026).
Sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemda DIY, Eko menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dinilai mendesak untuk segera dilaksanakan.
Pertama, Pemerintah Daerah DIY didorong membentuk satuan tugas khusus penanganan kejahatan yang melibatkan anak usia sekolah. Satgas tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Eko, keluarga merupakan benteng utama dalam pembentukan karakter anak. Karena itu, pemerintah perlu hadir membantu keluarga yang menghadapi persoalan ekonomi maupun sosial agar anak-anak tidak tumbuh dalam lingkungan yang rentan terhadap perilaku menyimpang.
“Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menggelar program Sinau Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bagi pelajar di DIY, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Anak-anak perlu dibekali nilai-nilai kebangsaan, toleransi, gotong royong, dan budi pekerti luhur selain ilmu pengetahuan,” ujarnya usai mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
Kedua, pemerintah diminta memastikan akses pendidikan bagi seluruh anak tetap terjamin. Eko mengungkapkan Pemda DIY telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp196 miliar untuk mendukung pendidikan SMA dan SMK Negeri serta bantuan operasional daerah (Bosda) bagi sekolah swasta. Sementara Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengalokasikan sekitar Rp43,8 miliar untuk mendukung layanan pendidikan dasar dan menengah.
“Jangan sampai ada anak putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses merupakan salah satu kunci mencegah munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja,” katanya.
Ketiga, Eko menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kriminal. Ia meminta aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjalankan proses hukum secara profesional dan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, kombinasi antara penguatan keluarga, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi langkah penting untuk menekan angka kejahatan jalanan di DIY.
Momentum Hari Lahir Pancasila, lanjut Eko, harus menjadi pengingat bahwa pembangunan generasi muda tidak hanya bertumpu pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter kebangsaan yang kuat agar lahir generasi yang berakhlak, toleran, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
(Ip/opinijogja)
