Foto: Ilustrasi. HOS Cokroaminoto (30/11/2025).
Klaten, opinijogja – Minggu (30/11), Sebuah foto tua dengan tatapan tajam dan kumis ikonik itu bukan sekadar arsip zaman. H.O.S. Tjokroaminoto, sosok yang digelari Guru Bangsa, meninggalkan sebuah peringatan yang hari ini relevansinya justru terasa seperti teguran keras:
“Jika pemerintah lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada mensejahterakan rakyat, maka itu bukan pemerintahan, melainkan penindasan baru.”
Di tengah dinamika politik modern, kalimat tersebut berubah menjadi cermin retak yang memantulkan wajah kekuasaan kita hari ini. Pertanyaannya sederhana namun menusuk: Apakah kita sedang dipimpin, atau sedang diatur agar tetap diam?
1. Ketika Energi Politik Terkuras untuk Kelanggengan Kekuasaan
Peringatan Tjokroaminoto tentang prioritas kekuasaan menemukan relevansinya dalam situasi kini. Energi politik banyak habis untuk menjaga posisi, bukan merancang kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kita menyaksikan bagaimana undang-undang dapat berubah hanya demi kepentingan elektoral; bagaimana koalisi dibentuk bukan karena komitmen membangun masa depan bangsa, melainkan transaksi kursi dan akses sumber daya.
Kritik dibalas dengan pasal-pasal lentur, sementara opini publik dikepung pasukan siber. Ketika pemerintah lebih cepat merespons survei elektabilitas daripada keluhan harga bahan pokok yang kian melonjak, maka negara kehilangan ruhnya. Pemerintahan berubah menjadi semacam “perusahaan pribadi”, dengan rakyat sekadar konsumen yang perlu dipuaskan menjelang pemilu.
2. Kesejahteraan yang Menjadi Ilusi
Bagian kedua dari peringatan Tjokroaminoto menyentuh inti persoalan: kesejahteraan rakyat. Sayangnya, “kesejahteraan” kerap disederhanakan menjadi statistik pertumbuhan ekonomi atau grafik yang menghijau di layar presentasi. Padahal, kesejahteraan adalah persoalan yang jauh lebih konkret dan manusiawi.
Apakah buruh memiliki sisa untuk ditabung? Apakah petani bisa aman saat panen tanpa takut harga anjlok? Apakah kelas menengah tidak terjerembab ke kemiskinan akibat biaya kesehatan atau pendidikan?
Jika program sosial semata-mata dijadikan alat politisasi untuk meredam protes atau membeli loyalitas, maka itu bukan kesejahteraan—itu ketergantungan yang sengaja dirawat. Pemerintah yang memoles pencitraan namun gagal membangun fondasi ekonomi yang adil telah mengecewakan mandat konstitusionalnya.
3. Lahirnya “Penindasan Baru”
Yang paling menggetarkan dari peringatan Tjokroaminoto adalah frasa “penindasan baru”. Ia hidup di era kolonial, ketika penindasan bersifat fisik dan kasat mata. Namun ia telah mengenali bahaya yang lebih halus: mentalitas penindas yang bisa hidup di antara mereka yang memegang kekuasaan, sekalipun bangsanya sendiri.
Di era demokrasi, penindasan tidak lagi menggunakan senapan. Ia hadir dalam rupa-rupa bentuk yang lebih rapi:
• Legislasi yang abai terhadap rakyat, disahkan terburu-buru demi kepentingan segelintir elite.
• Ketimpangan hukum, di mana pasal tajam menghujam yang lemah, namun tumpul bagi kerabat atau kolega penguasa.
• Pengabaian ekologis, ketika investasi diberhalakan, tetapi kerusakan lingkungan ditanggung warga yang tak memiliki suara.
Semua ini adalah sarang-sarang “penindasan baru” yang dibangun bukan oleh penjajah asing, tetapi oleh sesama anak bangsa.
Tjokroaminoto sepatutnya dipajang di setiap ruang kerja pejabat publik, dari istana hingga kantor kelurahan. Karena pemerintahan sejatinya adalah pelayan rakyat, bukan penguasa atas rakyat.
Jika pelayan lebih sibuk mempercantik ruangannya sendiri sementara rakyat yang menjadi “majikan” justru terabaikan, maka kontrak sosial telah runtuh.
Bangsa ini tidak membutuhkan raja baru yang ingin dilayani, tetapi pemimpin yang gelisah ketika rakyatnya tidak sejahtera.
Sejarah telah mencatat peringatan itu. Sekarang pertanyaannya: beranikah para pemimpin hari ini berkaca pada kalimat tersebut tanpa memalingkan muka? (Ip/opinijogja)
