Foto: Ilustrasi
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja – Kamis (04/12), Almarhum Gombloh pernah menulis bait yang sederhana namun menusuk: “Lestari alamku, lestari desaku… nyanyi bocah-bocah dikala purnama… kuingat ibuku dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama.”
Dalam lagu itu, alam adalah rumah, guru, dan ingatan kolektif bangsa. Sayangnya, apa yang dinyanyikan Gombloh kini tinggal menjadi nostalgia muram. Bukit-bukit yang dulu hijau kini berdiri telanjang, sungai kehilangan kejernihannya, burung-burung enggan bernyanyi, dan bencana menjadi rutinitas yang kita tonton saban musim hujan.
Ironinya, negara yang seharusnya menjaga rumah besar bernama Indonesia, sering tampil hanya ketika kamera televisi menyala. Saat banjir datang, pejabat meninjau lokasi, membagikan selimut, berjabat tangan, dan melempar janji yang itu-itu saja. Begitu air surut dan kamera mati, negeri ini kembali dibiarkan berjalan dengan autopilot yang rapuh. Padahal bencana yang berulang bukanlah sekadar “musibah alam”, melainkan cermin gagalnya tata kelola lingkungan yang dibungkam oleh kepentingan.
Negara tampak gagap, atau pura-pura gagap, menghadapi kenyataan bahwa kerusakan lingkungan di negeri ini sebagian besar terjadi bukan karena faktor alam, melainkan karena ulah tangan-tangan manusia. Dan lebih celaka lagi, tangan-tangan itu sering kali bersembunyi rapi di balik kekuasaan. Pembalakan liar masih terjadi bahkan di kawasan yang seharusnya steril. Izin industri ekstraktif dikeluarkan tanpa pertimbangan ekologis yang memadai. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas.
Di saat masyarakat menanggung bencana, negara justru sering terlihat lebih sibuk menata citra daripada menata hutan. Pemerintah tampak seperti sedang memainkan drama panjang, drama yang berjudul “Kami tidak tahu, kami tidak terlibat, semuanya musibah alam.” Padahal publik tahu: tidak ada banjir bandang yang datang dari lembah yang hutannya masih utuh. Tidak ada tanah longsor yang lahir dari bukit yang masih berakar pepohonan. Alam punya cara sendiri untuk mengungkap kebohongan manusia, dan bencana adalah salah satunya.
Kita tidak butuh negara yang pandai berpidato saat darurat, tetapi negara yang jujur mengakui persoalan dan berani memotong mata rantai kerusakan. Kejujuran adalah langkah pertama dari pemulihan. Tanpa itu, setiap upaya mitigasi hanya menjadi formalitas yang ditulis dalam laporan tahunan, tetapi tidak mengubah apa pun di lapangan.
Bencana memang urusan alam, tetapi kerusakan ekosistem adalah urusan moral. Dan moral negara diuji bukan pada seberapa cepat ia menggelar konferensi pers, melainkan seberapa tegas ia melawan oligarki yang menggerogoti hutan dan tanah air.
Anak-anak di desa mungkin masih menyanyikan lagu Gombloh, tetapi apa yang mereka warisi kelak? Tanah retak? Gunung gundul? Sungai yang dipenuhi lumpur dan sisa penebangan? Kita berutang pada generasi itu untuk memperjuangkan kembalinya landskap yang lestari. Jika negara terus memilih untuk bungkam dan berakting, maka suara alam akan terus menggugat, lewat banjir, longsor, kekeringan, dan kehilangan demi kehilangan.
Sudah waktunya negara berhenti bersembunyi di balik narasi “musibah” dan mulai jujur pada rakyatnya. Sebab tidak ada pembangunan yang dapat dibanggakan di atas tanah yang retak dan hutan yang hilang. Dan tidak ada masa depan yang bisa diceritakan jika kebohongan terus menang atas kejujuran. (Ip/opinijogja)
