Foto: “Frekuensi Kekuasaan” Lukisan ekspresionis ini merefleksikan relasi antara media, kekuasaan, dan masyarakat dalam era banjir informasi. Sosok berkepala televisi, massa tanpa identitas, serta singgasana yang menjulang menjadi simbol bagaimana opini publik dapat dibentuk, diarahkan, bahkan dikendalikan oleh kekuatan yang tak selalu tampak. Dominasi warna hitam, abu-abu, dan merah menghadirkan suasana kritik, kegelisahan, serta perlawanan terhadap hegemoni narasi di ruang publik.
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja – Di era ketika informasi mengalir lebih deras daripada air sungai, masyarakat dihadapkan pada satu kenyataan yang semakin sulit dibantah: tidak semua yang terlihat adalah kenyataan, dan tidak semua yang terdengar merupakan kebenaran. Ruang publik hari ini telah berubah menjadi arena perebutan pengaruh, tempat berbagai kepentingan berlomba mengendalikan cara masyarakat berpikir, merasa, dan bertindak.
Lukisan “Frekuensi Kekuasaan” menjadi refleksi visual atas fenomena tersebut. Sosok-sosok berkepala televisi yang berdiri tegak dalam balutan jas hitam seolah menggambarkan bagaimana media dan teknologi komunikasi telah menjelma menjadi instrumen kekuasaan yang sangat efektif. Mereka tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi, menentukan isu yang dianggap penting, bahkan mengarahkan emosi publik.
Dalam sistem demokrasi, media sering disebut sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun dalam praktiknya, media tidak selalu berdiri netral. Kepentingan ekonomi, politik, hingga oligarki kerap menyusup ke dalam ruang redaksi. Akibatnya, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menerima sudut pandang yang telah dipilihkan untuk mereka.
Di tengah derasnya arus informasi tersebut, publik perlahan berubah menjadi kumpulan massa yang mudah diarahkan. Mereka bergerak mengikuti isu yang sedang viral, marah terhadap apa yang sedang dimarahi banyak orang, dan memuji apa yang sedang dipuji oleh mayoritas. Ruang berpikir kritis semakin menyempit karena kecepatan informasi sering kali mengalahkan proses verifikasi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, perkembangan teknologi digital membuat setiap orang kini menjadi sekaligus konsumen dan produsen informasi. Media sosial menghadirkan ilusi kebebasan, tetapi algoritma diam-diam membangun tembok-tembok yang membatasi perspektif. Pengguna hanya diperlihatkan informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Akibatnya, dialog berubah menjadi gema. Orang tidak lagi mencari kebenaran, melainkan mencari pembenaran.
Kondisi ini menjadi lahan subur bagi lahirnya propaganda modern. Jika pada masa lalu propaganda dilakukan melalui pidato, poster, atau siaran radio, kini propaganda bekerja melalui layar di genggaman tangan. Ia hadir dalam bentuk video pendek, unggahan viral, komentar buzzer, hingga berita yang sengaja dibingkai untuk menggiring opini publik.
Ironisnya, masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang diarahkan. Mereka merasa bebas memilih, padahal pilihan yang tersedia telah ditentukan oleh pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan informasi. Inilah bentuk kontrol sosial paling halus di abad ke-21: mengendalikan manusia tanpa membuatnya merasa sedang dikendalikan.
Simbol kursi tinggi dalam lukisan tersebut menjadi pengingat bahwa di balik setiap narasi yang beredar, selalu ada kepentingan yang berusaha mempertahankan atau merebut kekuasaan. Kursi itu kosong, karena kekuasaan tidak selalu memiliki wajah yang jelas. Ia bisa bersembunyi di balik institusi, perusahaan media, kelompok kepentingan, atau jaringan ekonomi-politik yang tidak terlihat secara langsung oleh publik.
Dalam situasi seperti ini, literasi media bukan lagi sekadar kebutuhan akademik, melainkan kebutuhan demokrasi. Masyarakat harus belajar mempertanyakan informasi yang diterima, memeriksa sumber berita, dan tidak mudah larut dalam gelombang emosi yang sengaja diciptakan. Tanpa kemampuan tersebut, publik hanya akan menjadi objek yang terus digiring dari satu narasi ke narasi lainnya.
Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang berpikir kritis, bukan sekadar masyarakat yang patuh pada apa yang ditampilkan layar. Sebab ketika layar telah mengambil alih kesadaran, maka yang tersisa hanyalah kerumunan yang bergerak mengikuti frekuensi kekuasaan.
Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya kebenaran, melainkan juga kebebasan itu sendiri.
(OpiniJogja)
