Foto: opinijogja, Rabu (03/06/2026).
Di tengah keterbatasan fiskal dan perlambatan ekonomi rakyat, pemerintah memilih menggelontorkan anggaran besar untuk program unggulan. Namun di desa-desa, muncul pertanyaan yang semakin nyaring: apakah kebijakan itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat?
Oleh: Muhammad Arifin
Yogyakarta, opinijogja – Rabu (03/06/2026), Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat bawah, pemerintah terus menggelontorkan anggaran besar untuk berbagai program unggulan. Dua di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Keduanya dipromosikan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi desa.
Namun di balik narasi besar itu, suara-suara kegelisahan mulai terdengar dari bawah. Dari pedagang kecil, pekerja harian, petani, hingga perangkat desa yang selama ini menjadi pelaksana pembangunan di tingkat akar rumput.
Pertanyaan yang muncul sederhana: apakah program-program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, atau justru menggeser prioritas yang selama ini telah terbukti memberikan manfaat langsung?
Kegelisahan itu semakin menguat setelah publik dikejutkan oleh kabar bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya terseret persoalan hukum terkait pelaksanaan MBG. Kasus tersebut tentu harus dihormati proses hukumnya. Namun secara politik dan kebijakan publik, peristiwa itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola program yang sejak awal menyedot perhatian dan anggaran negara dalam jumlah sangat besar.
Persoalan mendasarnya bukan sekadar siapa yang tersangkut kasus hukum, melainkan apakah desain kebijakannya sudah tepat sejak awal.
Selama bertahun-tahun para ahli kesehatan menekankan bahwa stunting dan gangguan tumbuh kembang paling efektif dicegah sejak masa kehamilan hingga usia balita. Pada fase itulah perkembangan otak dan fisik anak berlangsung sangat cepat. Intervensi gizi pada masa tersebut memiliki dampak jangka panjang yang jauh lebih besar.
Karena itu, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan mengapa negara memilih mengalokasikan anggaran sangat besar untuk memberi makan seluruh siswa hingga jenjang SMP dan SMA, sementara masih banyak ibu hamil kekurangan gizi, balita mengalami masalah pertumbuhan, dan layanan kesehatan dasar di daerah belum sepenuhnya optimal.
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemenuhan gizi anak sekolah. Ini adalah pertanyaan tentang skala prioritas.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah uang negara semestinya diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan dan memberikan dampak paling besar bagi masa depan bangsa.
Kritik yang sama kini mengarah pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Program ini diperkenalkan dengan janji memperkuat ekonomi desa dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Namun di lapangan, banyak desa justru menghadapi persoalan yang berbeda. Ruang anggaran semakin sempit, sementara kebutuhan pembangunan dasar tetap mendesak.
Selama ini Dana Desa telah menjadi motor pembangunan yang relatif dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Jalan lingkungan diperbaiki, talud dibangun, saluran irigasi diperkuat, dan program padat karya menyerap tenaga kerja lokal.
Dampaknya tidak hanya berupa bangunan fisik. Uang berputar di desa. Tukang mendapat pekerjaan. Warung makan ramai. Toko material hidup. Petani lebih mudah mengangkut hasil panen.
Inilah bentuk ekonomi kerakyatan yang selama ini berjalan secara nyata.
Ketika sebagian energi dan sumber daya desa kini harus diarahkan untuk program-program baru yang dirancang dari pusat, muncul kekhawatiran bahwa desa kehilangan keleluasaan menentukan prioritasnya sendiri. Program pembangunan yang telah disusun melalui musyawarah desa terancam tertunda atau bahkan dibatalkan.
Yang paling dikhawatirkan masyarakat bukan sekadar berkurangnya proyek pembangunan. Yang mereka khawatirkan adalah berhentinya perputaran ekonomi lokal yang selama ini menopang kehidupan banyak keluarga.
Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai siapa yang akan menikmati manfaat terbesar dari KDMP. Jangan sampai program yang mengatasnamakan UMKM justru lebih mudah diakses kelompok usaha yang sudah memiliki modal, jaringan, dan kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa risiko seperti ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi.
Pemerintah tentu berhak menjalankan program yang dianggap strategis. Namun pemerintah juga wajib mendengarkan kritik dari masyarakat yang menjadi objek sekaligus pihak yang menanggung dampak kebijakan tersebut.
Rakyat tidak membutuhkan program yang besar di atas kertas tetapi kecil manfaatnya di lapangan. Mereka membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan pekerjaan, memperkuat daya beli, memperbaiki infrastruktur dasar, dan memastikan uang negara benar-benar kembali kepada masyarakat.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak ditentukan oleh besarnya anggaran atau megahnya peluncuran. Keberhasilan diukur dari satu hal yang paling sederhana: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik atau tidak.
Jika pertanyaan itu belum bisa dijawab dengan meyakinkan, maka kritik terhadap MBG dan KDMP akan terus bermunculan. Bukan karena rakyat anti-pemerintah, melainkan karena rakyat ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka, bukan untuk membiayai proyek-proyek besar yang manfaatnya masih diperdebatkan.
(Ip/opinijogja)
