Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Abu Bakar, menyampaikan capaian pembangunan Kabupaten Sleman hingga pertengahan 2026 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan investasi, peningkatan PAD, percepatan digitalisasi, serta pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama untuk mendorong pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
SLEMAN, opinijogja.id – Pemerintah Kabupaten Sleman mencatatkan berbagai capaian positif hingga pertengahan tahun 2026. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, dinamika ekonomi global, dan fluktuasi harga bahan bakar, kinerja pembangunan dinilai tetap berjalan sesuai arah dengan memperkuat sektor ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Abu Bakar, mengatakan capaian pembangunan tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan Pemkab Sleman mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Capaian pembangunan hingga pertengahan tahun 2026 secara umum berjalan positif dan terarah. Memang masih ada ruang untuk mempercepat penyerapan anggaran, namun secara keseluruhan indikator pembangunan menunjukkan tren yang baik,” ujar Abu Bakar saat dikonfirmasi opinijogja.id, Sabtu (25/7/2026) malam.
Investasi Tertinggi di DIY
Abu Bakar menjelaskan, sektor investasi menjadi salah satu indikator yang paling menonjol. Hingga Triwulan II 2026, realisasi investasi mencapai Rp931,7 miliar dengan penyerapan 2.448 tenaga kerja baru.
Jika digabungkan dengan capaian Triwulan I sebesar Rp1,15 triliun dari 2.637 proyek yang menyerap 3.438 tenaga kerja, total investasi sepanjang semester pertama 2026 telah melampaui Rp2 triliun dan menjadikan Sleman sebagai penyumbang investasi terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sekitar 57 persen dari total investasi provinsi.
Menurutnya, dominasi investasi masih berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp806 miliar, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp125,7 miliar dengan investor utama berasal dari Kepulauan Virgin Inggris, Singapura, Belanda, Australia, dan Siprus.
“Kepercayaan investor terus meningkat karena didukung stabilitas daerah, kemudahan perizinan berbasis digital, serta posisi strategis Kabupaten Sleman sebagai kawasan penghubung pertumbuhan ekonomi di DIY,” katanya.
PAD Meningkat, Kemiskinan Menurun
Di bidang keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pertengahan tahun telah mencapai Rp829,1 miliar atau 48,43 persen dari target tahunan. Angka tersebut meningkat sekitar Rp139 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi pajak daerah mencapai Rp618 miliar atau 47,21 persen dari target, ditopang optimalisasi penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, restoran, dan sektor kuliner.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman tercatat sebesar 6,53 persen. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,71 persen, lebih baik dari target yang ditetapkan pemerintah daerah. Indeks Daya Saing Daerah juga mencapai angka 4,14.
Digitalisasi dan Tata Kelola Semakin Kuat
Abu Bakar mengatakan, transformasi digital menjadi salah satu fokus utama Pemkab Sleman dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Saat ini indeks digitalisasi daerah telah mencapai 89 persen, menjadikan Sleman sebagai salah satu daerah dengan tingkat adopsi digital tertinggi di DIY.
Digitalisasi diwujudkan melalui integrasi berbagai layanan daring seperti OSS, SIMBG, SINOM, penerapan transaksi non-tunai, arsip digital, hingga pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan layanan ke sistem elektronik, tetapi membangun pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat,” jelasnya.
Keberhasilan tersebut turut mengantarkan Kabupaten Sleman meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Peringkat II Pembiayaan Kreatif se-Jawa Bali dan penghargaan nasional dalam pengembangan ekosistem pembelajaran inovatif.
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Jadi Prioritas
Di sektor infrastruktur, Pemkab Sleman meningkatkan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi Rp108 miliar atau hampir dua kali lipat dibanding sebelumnya.
Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan jalan, pemeliharaan rutin, perbaikan jembatan, serta mendukung konektivitas antarwilayah guna memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemkab juga menerapkan strategi inventarisasi kondisi infrastruktur secara berkala, menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan dampaknya terhadap masyarakat, membentuk tim reaksi cepat penanganan kerusakan, serta memperketat pengawasan mutu sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
“Kami ingin memastikan setiap proyek strategis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, serta prinsip keselamatan kerja,” tegasnya.
UMKM Didigitalisasi dan Naik Kelas
Selain pelayanan publik, digitalisasi juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing UMKM.
Pemkab Sleman mengembangkan Sleman Mart sebagai etalase digital produk lokal, memperluas pelatihan pemasaran digital melalui marketplace, media sosial, QRIS, Shopee Affiliate, WhatsApp Business hingga TikTok.
Kemudahan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, sertifikasi halal, serta akses pembiayaan juga terus diperkuat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
Tak hanya itu, Pemkab Sleman juga memperkuat sinergi antara Dinas Koperasi dan UKM dengan DPMPTSP agar investor yang masuk dapat bermitra dengan pelaku UMKM lokal melalui program inkubator bisnis sehingga mampu naik kelas dan memperluas pasar.
Efisiensi Anggaran Tanpa Mengurangi Pelayanan
Abu Bakar menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, Pemkab Sleman menerapkan prinsip “efisiensi cerdas, bukan pemangkasan pelayanan” melalui tujuh strategi utama, yakni memprioritaskan belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik; memperkuat sinergi antar-OPD; mempercepat digitalisasi; mengoptimalkan pengelolaan aset; memperkuat pengawasan; meningkatkan pendapatan daerah; serta berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Hemat dilakukan pada belanja yang tidak esensial, sedangkan anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Tujuannya agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Sleman,” pungkasnya.
(Ip/opinijogja)
