Foto: dokumen Kominfo Kulon Progo.
Kulon Progo, opinijogja — Pemerintah memulai pembangunan Sekolah Rakyat di Kalurahan Gulurejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini menjadi bagian dari agenda nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah berkonsep asrama (boarding school) itu dirancang menampung 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pembangunan dimulai pada 22 Desember 2025 dan ditargetkan rampung 19 Juli 2026, dengan waktu pengerjaan 220 hari kalender. Proyek ini melibatkan sekitar 420 tenaga kerja dan berdiri di atas lahan seluas 7,1 hektare.
Sekolah Rakyat di Kulon Progo menjadi satu-satunya yang dibangun di wilayah DIY dan masuk dalam Tahap II pembangunan nasional yang mencakup 104 lokasi di berbagai daerah. Seluruh bangunan mengikuti prototipe nasional, mulai dari ruang kelas, asrama putra-putri, hingga fasilitas penunjang pendidikan dan olahraga.
Wakil Bupati Kulon Progo H. Ambar Purwoko mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pendidikan pemerintah pusat. Menurut dia, pendidikan menjadi instrumen utama untuk meningkatkan mobilitas sosial keluarga prasejahtera.
“Sekolah ini tidak hanya untuk Kulon Progo, tetapi terbuka bagi masyarakat DIY yang berada pada kategori kemiskinan ekstrem,” kata Ambar, Jumat (9/1).
Ia menilai investasi pendidikan jangka panjang lebih efektif dibandingkan pendekatan bantuan sosial semata. Dengan sistem pendidikan terpadu dan penguatan karakter, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, berkarakter, dan berdaya saing.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY Haryo Satriyawan menyebut pembangunan dikebut agar dapat digunakan pada tahun ajaran 2026–2027, sesuai arah kebijakan nasional. Ia mengakui percepatan proyek berpotensi berdampak pada aktivitas warga sekitar, terutama penggunaan akses jalan desa oleh kendaraan proyek.
“Kami membutuhkan dukungan masyarakat agar pembangunan berjalan tepat waktu,” ujar Haryo.
Ia menjelaskan, setelah konstruksi selesai, sebanyak 275 siswa rintisan dari Sekolah Rakyat Tahap I di Sonosewu dan Purwomartani akan dipindahkan ke kompleks baru di Kulon Progo. Seluruh sarana dan prasarana ditargetkan rampung dalam satu fase pengerjaan.
Dari sisi sosial, Kepala Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Ernawati Sukeksi mengatakan pemerintah daerah akan memfokuskan pendataan calon peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, khususnya kelompok desil satu dan dua. Namun, kebijakan teknis terkait tenaga pendidik dan wali asuh masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
“Ketika anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan yang layak, peluang memutus kemiskinan antargenerasi menjadi lebih besar,” kata Ernawati.
Bagi warga Gulurejo, pembangunan Sekolah Rakyat dipandang sebagai peluang perubahan sosial. Tri Yuni, perwakilan warga, berharap sekolah tersebut benar-benar menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pendidikan adalah harapan untuk mengubah masa depan,” ujarnya.
(Ip/opinijogja)
