Foto: Yani Fathurrahman anggota DPRD kabupaten Sleman.
Sleman, opinijogja — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sleman menyoroti perayaan Tahun Baru 2026 di tengah situasi kebencanaan dan krisis kemanusiaan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Fraksi PKS menilai, pemerintah daerah perlu menunjukkan kepekaan sosial melalui kebijakan yang berpihak pada penderitaan masyarakat terdampak bencana.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sleman, Yani Fathurrahman, mengatakan bahwa kondisi nasional saat ini menuntut adanya empati dan solidaritas nyata dari pemerintah daerah. Menurut dia, perayaan yang bersifat seremonial dan hura-hura kurang sejalan dengan semangat kemanusiaan di tengah situasi darurat bencana.
“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang mencerminkan empati dan kepekaan sosial terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” kata Yani, Selasa (30/12/2025).
Fraksi PKS DPRD Sleman pun menyampaikan sejumlah imbauan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satunya meminta agar kegiatan perayaan Tahun Baru 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dukungan tidak langsung pemerintah daerah, seperti konser, pesta kembang api, dan hiburan seremonial lainnya, ditinjau kembali atau dibatalkan.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong agar anggaran kegiatan tersebut dialihkan atau direalokasikan secara sah dan akuntabel untuk kepentingan kemanusiaan. Realokasi anggaran dapat difokuskan pada bantuan tanggap darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta dukungan layanan kesehatan dan pemulihan pascabencana.
Apabila pemerintah daerah tetap memfasilitasi aktivitas akhir tahun, Fraksi PKS menyarankan agar kegiatan tersebut diarahkan pada aktivitas yang lebih bermakna. Di antaranya doa bersama, kegiatan sosial kemanusiaan, serta aktivitas edukatif yang sederhana, hemat, dan tidak bersifat euforia.
Yani menegaskan, kebijakan yang mengedepankan nilai kemanusiaan tidak hanya menjadi bentuk kepedulian moral, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
“Kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan akan menegaskan keteladanan pemerintah daerah di tengah situasi nasional yang penuh keprihatinan,” ujarnya. (Ip/opinijogja)
