Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, Sukarmin, ST., M.T., menjelaskan strategi Pemkab Sleman dalam mengantisipasi potensi krisis air bersih selama musim kemarau, memprioritaskan pembangunan jalan dan irigasi, serta menargetkan peningkatan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan sektor pariwisata. (Foto: Istimewa)
Pemkab Sleman juga menargetkan peningkatan kualitas jalan kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan sektor pariwisata.
SLEMAN, opinijogja.id – Memasuki puncak musim kemarau 2026, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi krisis air bersih di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan.
Kepala Dinas DPUPKP Kabupaten Sleman, Sukarmin, ST., M.T., mengatakan potensi kekeringan umumnya terjadi di kawasan Prambanan bagian atas serta beberapa pedukuhan di wilayah Minggir dan Moyudan bagian barat.
Saat dikonfirmasi opinijogja.id melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (6/7/2026), Sukarmin menjelaskan bahwa pemerintah telah mengembangkan sistem penyediaan air bersih melalui pembangunan dan optimalisasi jaringan perpipaan.
“Potensi krisis air bersih biasanya terjadi di wilayah Prambanan atas dan beberapa pedukuhan di Minggir dan Moyudan tepi barat. Untuk di Prambanan maupun di Minggir dan Moyudan sudah terbangun jaringan perpipaan, baik mengoptimalkan yang sudah ada maupun pengembangan jaringan dari sistem IPA Pendekan dan SPAM Regional Kartamantul,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila masih terdapat laporan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau, DPUPKP akan segera melakukan verifikasi di lapangan dan menindaklanjutinya, termasuk melalui distribusi air bersih menggunakan armada tangki.
Selain memastikan ketersediaan air bersih, DPUPKP juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran pembangunan. Karena itu, pemerintah menetapkan skala prioritas pada infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut Sukarmin, sektor jalan dan jaringan irigasi menjadi fokus utama karena berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses menuju kawasan pariwisata.
“Dengan keterbatasan anggaran, prioritas penanganan infrastruktur pada sektor jalan dan irigasi dengan tujuan untuk menunjang program ketahanan pangan dan distribusi hasil pertanian serta akses pariwisata,” katanya.
Di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang memicu cuaca semakin ekstrem, DPUPKP memastikan setiap pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan kajian teknis dan data lapangan agar memiliki fungsi optimal serta efisien dari sisi pembiayaan.
“Infrastruktur di Sleman dirancang berdasarkan teori dan data lapangan sehingga optimal dari segi biaya dan fungsinya,” jelas Sukarmin.
Hingga akhir 2026, DPUPKP menargetkan peningkatan kualitas dan kemantapan jalan kabupaten sebagai salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat daya saing UMKM, mempermudah distribusi barang, serta meningkatkan kunjungan ke destinasi wisata di Sleman.
“Target terbesar DPUPKP yaitu dengan terpeliharanya dan tertingkatkannya jalan kabupaten, mampu membangkitkan gairah ekonomi wilayah termasuk UMKM dan sektor pariwisata. Sehingga dampaknya akan mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, Sukarmin berharap kondisi ekonomi nasional maupun global terus membaik sehingga alokasi anggaran dari pemerintah pusat tidak mengalami pemotongan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, berbagai program pembangunan infrastruktur, termasuk percepatan terwujudnya visi jalan kabupaten yang semakin baik di Sleman, dapat direalisasikan secara optimal.
(Ip/opinijogja)
