Foto: Aksi Demonstrasi mahasiswa di Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (17/06/2026). Foto: opinijogja.
YOGYAKARTA, opinijogja.id – Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta kembali menjadi pusat gelombang kritik terhadap pemerintah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UMY Bergerak bersama perwakilan BEM Nusantara, mahasiswa APMD, serta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa memberikan “rapor merah” terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum berpihak kepada rakyat dan justru memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Massa aksi membawa berbagai spanduk, poster, serta menyampaikan delapan tuntutan yang mereka sebut sebagai representasi persoalan mendasar yang tengah dihadapi rakyat sipil.
Delapan Tuntutan Mahasiswa
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di tengah aksi, Aliansi UMY Bergerak bersama elemen mahasiswa lintas kampus menyampaikan delapan tuntutan utama:
1. Mendesak pemerintah menghentikan keterlibatan Indonesia dalam kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kepentingan rakyat.
2. Mengevaluasi dan menghentikan berbagai program yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan MBG di lingkungan kampus, Koperasi Merah Putih, serta sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).
3. Menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan pokok, dan berbagai kebutuhan produksi rakyat.
4. Menolak penempatan perwira TNI maupun Polri aktif dan purnawirawan pada jabatan-jabatan sipil strategis serta mendesak penguatan profesionalisme institusi keamanan.
5. Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
6. Mendorong reforma agraria sejati serta menghentikan praktik perampasan tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang dinilai merugikan rakyat.
7. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis dengan memperbesar prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan.
8. Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengakui kesalahan atas kebijakan yang dinilai merugikan rakyat atau mundur dari jabatannya.
Soroti MBG dan Beban APBN
Dalam orasinya, perwakilan UIN Suka Melawan, Dias Habibi, mengkritik pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kebijakan besar seperti program Makan Bergizi Gratis semestinya didahului dengan kajian dan uji coba yang komprehensif sebelum diterapkan secara luas.
“Ketika memang mau melakukan atau memberlakukan suatu kebijakan intervensi terhadap perbaikan gizi anak-anak kita, seharusnya dicoba terlebih dahulu. Apakah intervensi melalui makan bergizi gratis ini benar-benar meningkatkan kapasitas akademik dan fokus belajar mereka atau tidak,” ujar Dias dalam orasinya.
Dias juga menyoroti persoalan tata kelola dalam Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai pemerintah perlu memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan agar berbagai persoalan hukum tidak terus berulang.
“Kalau pemerintah ingin program ini berjalan dengan baik, perbaiki sistemnya, jangan hanya menyalahkan oknum. Karena ketika penyimpangan terjadi, itu menunjukkan adanya sistem yang memungkinkan hal tersebut berlangsung,” katanya.
Mahasiswa Tolak Upaya Pecah Belah Gerakan
Selain mengkritik kebijakan pemerintah, Dias juga menyinggung adanya dugaan upaya memecah konsolidasi gerakan mahasiswa melalui polarisasi dan konflik horizontal antarkelompok mahasiswa.
Menurutnya, strategi tersebut berpotensi melemahkan kekuatan gerakan mahasiswa dengan cara menciptakan saling curiga dan saling memberi stigma di antara sesama aktivis kampus.
Namun demikian, ia menilai kehadiran ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta menjadi bukti bahwa solidaritas gerakan masih terjaga.
“Mahasiswa yang berkumpul pada siang hari ini adalah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan organik. Ini menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak bisa dipecah belah,” tegasnya.
Peringatan soal “Pengkhianat Reformasi Jilid 2”
Menutup orasinya, Dias mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga independensi gerakan dan tidak tergoda oleh kepentingan politik maupun tawaran kekuasaan.
Ia juga mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga semangat reformasi.
“Kami berharap mahasiswa jangan mudah tergiur tawaran-tawaran kekuasaan dan jangan goyah terhadap ancaman intimidasi. Jangan sampai muncul pengkhianat reformasi jilid 2,” pungkasnya.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut mendapat pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk ekspresi kritik mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah sekaligus menegaskan bahwa gerakan mahasiswa di Yogyakarta masih aktif menyuarakan isu-isu yang dianggap menyangkut kepentingan rakyat luas.
(Ip/opinijogja)
