Foto: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menyerahkan secara simbolis bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada warga penerima manfaat dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kulon Progo. (Foto: Dok)
KULON PROGO, opinijogja — Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 tingkat Kabupaten Kulon Progo digelar di Omah Penthoel Art Space, Pengasih, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini mengusung tema Pers Sehat, Budaya Kuat, Ekonomi Berdaulat.
Acara tersebut menjadi ajang kolaborasi antara insan pers, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta penggiat budaya. Peringatan HPN dikemas dengan pertunjukan seni tari dan rangkaian aksi sosial, mulai dari penebaran benih ikan di Sungai Serang, penanaman pohon, hingga pembagian paket sembako kepada warga.
Sebelumnya, Persatuan Wartawan Kulon Progo (PWK) bersama BAZNAS juga melaksanakan rehabilitasi empat rumah tidak layak huni.
Ketua PWK Asrul Sani mengatakan, rangkaian HPN 2026 merupakan hasil gotong royong berbagai pihak, termasuk Dinas Kebudayaan, Dinas Kominfo, BAZNAS Kulon Progo, Injourney Airports, KAI Daop V, dan PT Railink.
“Tema budaya kami pilih agar jati diri daerah tetap menjadi pondasi pergerakan ekonomi,” kata Asrul.
Ia menegaskan, di tengah derasnya arus informasi digital, wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengapresiasi sinergi yang terbangun. Ia berharap pers tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjadi benteng terhadap hoaks.
“Pers harus menyampaikan berita berdasarkan fakta dan kenyataan,” ujarnya.
Peringatan HPN 2026 juga diisi diskusi publik bersama Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI DIY Ribut Raharjo, serta budayawan UNY Prof. Dr. Suminto A. Sayuti.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kebudayaan Kulon Progo meluncurkan Kalender Event Kebudayaan 2026. Kepala Dinas Kebudayaan Joko Mursito mengatakan, kalender ini disiapkan sebagai strategi penguatan budaya sekaligus pemulihan ekonomi.
Mulai 2026, pembangunan kebudayaan diarahkan agar berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan, dengan memprioritaskan kelompok seni dan industri kreatif dari wilayah kategori miskin.
Kalender budaya ini menjadi panduan resmi berbagai agenda seni dan tradisi sepanjang 2026, yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat.
(Ip/opinijogja)
