Foto: Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menerima cendera mata dari perwakilan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dalam kunjungan studi komparatif pengelolaan jip wisata di Omah Petroek, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Selasa (23/6/2026).
SLEMAN, opinijogja – Pengelolaan wisata jip di lereng Merapi kembali mendapat perhatian nasional. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menerima kunjungan studi komparatif dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terkait tata kelola jasa transportasi jip wisata, Selasa (23/6), di Omah Petroek, Hargobinangun, Pakem, Sleman.
Kunjungan tersebut menjadi forum berbagi pengalaman mengenai pengelolaan wisata jip adventure yang berkembang pesat di dua destinasi unggulan Indonesia, yakni kawasan Merapi di Sleman dan kawasan Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Danang Maharsa menegaskan bahwa pengembangan wisata jip tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, keberadaan jip wisata Merapi merupakan potensi besar yang harus dikelola secara profesional, aman, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
“Jip Merapi merupakan berkah dan rahmat dari Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Danang.
Ia berharap kunjungan studi komparatif ini dapat memperkuat sinergi antarwilayah sekaligus membuka peluang kerja sama dalam peningkatan standar keselamatan, kualitas pelayanan, serta tata kelola wisata minat khusus yang berkelanjutan.
Danang juga menekankan pentingnya pengawasan armada dan peningkatan kapasitas pelaku wisata agar sektor wisata jip tetap menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di kawasan lereng Merapi.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS, Bambang Suryono, mengaku terkesan dengan sistem pengelolaan wisata jip yang diterapkan di Sleman. Ia menilai peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan payung hukum bagi asosiasi jip menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga tata kelola wisata yang tertib.
Selain itu, TNBTS juga mengapresiasi mekanisme pengawasan armada jip yang dilakukan secara berkala melalui uji kelayakan kendaraan guna menjamin keselamatan wisatawan.
“Skema seperti ini yang belum dimiliki oleh TNBTS. Informasi tersebut akan kami jadikan dasar untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun legalitas serta menggelar uji kelayakan jip secara rutin demi menjamin keamanan wisatawan selama masa liburan,” kata Bambang.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal pertukaran praktik terbaik antara pengelola wisata jip Merapi dan Bromo. Dengan semakin baiknya tata kelola, kedua destinasi diharapkan mampu menghadirkan layanan wisata yang aman, profesional, serta memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
(Ip/opinijogja)
