Foto: Ilustrasi, opinijogja (13/01/2026).
Oleh: Muhammad Arifin
Klaten, opinijogja – Rel kereta api di Pulau Jawa kerap dirayakan sebagai penanda kemajuan. Stasiun-stasiun tua dipoles menjadi ruang nostalgia, jalur ganda dipuji sebagai solusi kemacetan, dan kereta cepat dielu-elukan sebagai lompatan peradaban. Namun sejarah rel di Jawa menyimpan kenyataan yang lebih getir: ia lahir bukan dari cita-cita mobilitas rakyat, melainkan dari kebutuhan kolonialisme untuk mempercepat penghisapan.
Pembangunan rel pertama Semarang–Tanggung pada 1864 adalah bagian dari logika itu. Pemerintah Hindia Belanda dan modal swasta Eropa membutuhkan sarana angkut cepat untuk gula, kopi, dan hasil perkebunan lain menuju pelabuhan. Kereta api bukan proyek sosial. Ia adalah mesin ekonomi kolonial. Jawa dijahit oleh besi demi kepentingan pasar dunia.
Jalur-jalur yang kemudian membentang dari Anyer hingga Surabaya, dari Batavia ke pedalaman Priangan, tidak dibangun untuk menghubungkan manusia, melainkan komoditas. Desa-desa dilewati tanpa pernah benar-benar disapa. Tanah rakyat dipotong, ruang hidup menyempit, dan tenaga kerja diperas dengan upah murah. Di balik presisi rel dan jadwal keberangkatan, terdapat ketimpangan yang terstruktur.
Masuknya Staatsspoorwegen pada akhir abad ke-19 mempercepat ekspansi jaringan rel. Negara kolonial mengambil alih proyek-proyek strategis yang sebelumnya digarap swasta. Motifnya jelas: kontrol wilayah. Kereta api memudahkan pergerakan tentara, logistik, dan aparat kolonial. Rel menjadi sarana disiplin ruang—mengatur Jawa agar tunduk pada pusat kekuasaan.
Pendudukan Jepang memperlihatkan wajah paling kasar dari infrastruktur ini. Rel-rel dibongkar dan dipindahkan demi kebutuhan perang. Ribuan romusha dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi. Kereta api, yang sebelumnya dibungkus narasi modernitas, berubah menjadi alat eksploitasi tanpa topeng.
Setelah kemerdekaan, rel kereta api mengalami pembalikan makna. Pengambilalihan aset perkeretaapian pada 28 September 1945 menandai lahirnya kedaulatan transportasi nasional. Namun warisan kolonial tidak lenyap begitu saja. Pola pembangunan tetap Jawa-sentris. Infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan kolonial diwarisi tanpa koreksi mendasar.
Pada masa Orde Baru, kereta api justru terpinggirkan. Negara memilih jalan raya sebagai simbol pembangunan. Banyak jalur cabang ditutup, trem kota dibongkar, dan transportasi publik dikalahkan oleh kendaraan pribadi. Keputusan ini memperdalam ketergantungan pada energi fosil dan memperlebar ketimpangan mobilitas.
Kini, ketika rel kembali dimodernisasi dan kereta cepat diperkenalkan, pertanyaan lama kembali muncul: siapa yang diuntungkan? Sejarah mengajarkan bahwa infrastruktur selalu memihak. Tanpa kesadaran historis, rel kereta api berisiko kembali menjadi alat akumulasi, bukan emansipasi.
Rel-rel di Jawa bukan sekadar sisa masa lalu. Ia adalah cermin bagaimana kekuasaan bekerja melalui ruang dan teknologi. Membacanya secara kritis adalah upaya agar pembangunan hari ini tidak mengulang logika kolonial dalam rupa yang lebih halus.
Catatan Sejarah
1. Jalur kereta api pertama di Hindia Belanda dibangun oleh Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) pada 1864 dan beroperasi pada 1867.
2. Hingga 1939, panjang rel kereta api di Jawa mencapai sekitar 4.800 kilometer, salah satu yang terpadat di Asia.
3. Pada masa Jepang (1942–1945), banyak rel dibongkar dan tenaga romusha digunakan secara paksa untuk proyek perkeretaapian.
4. 28 September 1945 diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia, menandai pengambilalihan perkeretaapian dari Jepang oleh pekerja Indonesia.
(Ip/opinijogja)
