Foto: Kepala DPUPKP Sleman Sukarmin saat memberikan keterangan terkait peningkatan pengawasan proyek jalan dan target zero temuan pada pekerjaan fisik infrastruktur tahun 2026.
SLEMAN, opinijogja – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman memastikan peningkatan anggaran di Bidang Bina Marga pada tahun 2026 akan berdampak pada semakin banyaknya ruas jalan yang dapat ditangani. Di sisi lain, kualitas pekerjaan tetap menjadi prioritas utama melalui pengawasan yang diperketat sejak awal hingga proyek selesai.
Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman, Sukarmin, mengatakan tambahan anggaran yang diberikan pemerintah daerah akan dimanfaatkan untuk memperluas penanganan infrastruktur jalan. Meski jumlah pekerjaan fisik meningkat, pihaknya optimistis pengendalian proyek tetap berjalan dengan baik.
Menurut Sukarmin, sebagian besar pekerjaan fisik jalan dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses pengadaan. Karena itu, fokus DPUPKP adalah memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan standar kualitas yang telah ditetapkan.
“Yang menjadi fokus kami adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa. Mulai dari penyusunan jadwal pengadaan, kapan pekerjaan dimulai, kapan harus selesai, hingga kapan anggaran terserap. Semua harus terencana dengan baik,” ujarnya saat dikonfirmasi opinijogja, Jumat (12/06/2026).
Ia menjelaskan, pengawasan kualitas pekerjaan dilakukan secara ketat sejak proses penghamparan aspal (gelar aspal) hingga pekerjaan dinyatakan selesai. Petugas di lapangan ditugaskan untuk terus memantau setiap tahapan pekerjaan guna memastikan hasil sesuai spesifikasi teknis.
“Kalau pekerjaan fisik sudah berjalan, teman-teman di lapangan sudah all out mengawal dari awal sampai finish. Itu bisa dibuktikan dari hasil pemeriksaan pekerjaan yang menunjukkan temuan semakin sedikit dari tahun ke tahun,” katanya.
Sukarmin menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, nilai temuan pada pekerjaan infrastruktur jalan hanya sekitar Rp20 juta dari total nilai pekerjaan yang jauh lebih besar. Jika dipersentasekan, angka tersebut dinilai sangat kecil.
Meski demikian, pihaknya tidak ingin berpuas diri. Sesuai arahan Bupati Sleman, kualitas pekerjaan harus terus dijaga dan ditingkatkan.
“Saya sudah menekankan kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), khususnya di Bidang Bina Marga, untuk mengupayakan zero temuan atau nol temuan. Kualitas pekerjaan harus benar-benar diperhatikan dan dijaga. Kalau memang belum bisa nol, setidaknya pada tahun 2026 harus lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” tegasnya.
Terkait pengawasan di lapangan, Sukarmin mengakui adanya keterbatasan personel di lingkungan DPUPKP. Oleh karena itu, pengawasan juga melibatkan konsultan pengawas yang ditunjuk sebagai bagian dari penyedia jasa.
Meski demikian, DPUPKP tetap melakukan pemantauan secara langsung melalui koordinator yang ditugaskan di masing-masing lokasi pekerjaan.
“Dari konsultan pengawas harus melaporkan perkembangan pekerjaan kepada koordinator kami. Mulai dari gelar aspal sampai pekerjaan selesai, mereka harus tetap standby di lapangan,” ujarnya.
Ia menilai sistem pengawasan proyek jalan selama ini telah berjalan cukup baik. Namun, evaluasi dan peningkatan kualitas pengawasan akan terus dilakukan setiap tahun agar hasil pekerjaan semakin optimal.
Selain itu, Sukarmin juga memberikan peringatan kepada penyedia jasa konsultan pengawas agar bekerja sesuai standar yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Kami minta konsultan pengawas ikut irama kerja yang kami bangun. Kalau terbukti kinerjanya tidak baik dalam mengawasi pekerjaan, tentu tahun berikutnya tidak akan kami gunakan lagi,” tandasnya.
Dengan pengawasan yang semakin ketat dan komitmen menjaga kualitas, DPUPKP Sleman berharap seluruh proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan pada tahun 2026 dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meminimalkan temuan dalam setiap proses pemeriksaan.
(Ip/opinijogja)
