Foto: Bupati Sleman Harda Kiswaya memberikan sambutan saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Kabupaten Sleman di Lapangan Pemda Sleman, Jumat (26/6/2026).
SLEMAN, opinijogja – Bupati Sleman Harda Kiswaya secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Kabupaten Sleman di Lapangan Pemda Sleman, Jumat (26/6/2026). Pencanangan tersebut menjadi penanda dimulainya pendataan ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Acara tersebut dihadiri Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta Endang Tri Wahyuningsih, Kepala BPS Kabupaten Sleman Widhi Pranowo, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, serta jajaran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Harda Kiswaya menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan memiliki peran strategis dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Ia mengajak seluruh masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Sleman untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas pendataan serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur.
“Mari seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sleman menyambut petugas sensus dengan terbuka. Silakan berikan data yang benar, lengkap, dan jujur saat dilakukan pendataan,” ujar Harda.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sleman Widhi Pranowo menjelaskan, pihaknya mengerahkan 1.048 personel untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 922 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan 126 Petugas Pengawas Lapangan (PML).
Menurutnya, seluruh petugas akan melakukan pendataan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna memotret kondisi dan potensi usaha di Kabupaten Sleman, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan berskala besar.
“Pendataan ini diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi acuan penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif selama satu dekade terakhir.
Ia menjelaskan, data sensus juga akan menjadi dasar berbagai kebijakan strategis pemerintah, mulai dari penyusunan program pelatihan dan peningkatan kompetensi, hingga penyaluran pembiayaan perbankan dan pengembangan sektor usaha.
“Validitas data sangat menentukan kualitas kebijakan yang akan diambil pemerintah. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Endang juga menyebut Kabupaten Sleman memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Bahkan, jumlah unit usaha di Kabupaten Sleman tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kualitas data yang dihimpun akan menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
(Ip/opinijogja)
