Foto: Ilustrasi
Oleh: Muhammad Arifin
Yogyakarta, opinijogja – Bencana semestinya meruntuhkan keangkuhan. Namun dari mulut pejabat setingkat menteri, justru meluncur kalimat yang memamerkan superioritas. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meremehkan bantuan kemanusiaan dari Malaysia—dengan menyebut nilainya kecil dan negara “masih mampu”—bukan sekadar salah ucap. Ia adalah potret kekuasaan yang kehilangan rasa.
Ucapan itu lahir di tengah puing rumah, genangan air, dan penderitaan warga Aceh serta Sumatera. Dalam situasi seperti ini, memperdebatkan besar-kecil nominal bantuan adalah bentuk ketidakpekaan. Bantuan kemanusiaan tidak diukur dengan kalkulator anggaran, melainkan dengan empati. Ketika angka dijadikan tolok ukur, kemanusiaan dikesampingkan.
Dalam nilai unggah-ungguh, terutama dalam tradisi Jawa, pertolongan, sekecil apa pun, adalah kehormatan. Orang yang ditimpa musibah paham betul arti uluran tangan. Bahkan tamu yang datang tanpa membawa apa-apa tetap dihormati, apalagi yang datang membawa bantuan. Ironisnya, etika dasar itu justru absen di ruang kekuasaan. Rakyat terdampak bencana mengucap terima kasih. Pejabatnya malah sibuk menunjukkan kebesaran negara.
Pernyataan Mendagri memperlihatkan wajah kekuasaan yang pongah. Negara ditampilkan seolah ingin menegaskan kemandirian finansial di atas penderitaan warganya sendiri. Ini bukan sikap tegas, melainkan kesombongan. Dalam diplomasi kemanusiaan, bahasa seperti itu adalah kecacatan moral. Solidaritas tidak pernah menuntut pengakuan, apalagi direndahkan.
Lebih berbahaya lagi, ucapan tersebut menjadi teladan yang keliru. Seorang menteri bukan sekadar pejabat administratif, melainkan wajah negara. Ketika ia meremehkan solidaritas, pesan yang sampai ke publik jelas: empati bukan prioritas. Padahal, dalam situasi krisis, yang dibutuhkan rakyat bukan pernyataan jumawa, melainkan kehadiran yang merangkul dan bahasa yang menenangkan.
Kegaduhan publik yang muncul bukan reaksi berlebihan. Ia adalah alarm. Alarm bahwa sebagian elite kekuasaan telah terputus dari denyut penderitaan rakyat. Yang dipersoalkan bukan bantuan dari Malaysia, melainkan lisan pejabat yang gagal membaca situasi dan kehilangan kepekaan dasar sebagai manusia.
Negeri ini tidak runtuh karena banjir atau bencana alam. Negeri ini tergerus ketika penguasanya kehilangan adab. Jika sekelas menteri saja tak mampu menjaga lisan di tengah duka, tak tahu kapan harus menundukkan kepala dan mengucap terima kasih, maka yang patut dipertanyakan bukan kedaulatan negara, melainkan kelayakan moral mereka yang memegang kekuasaan.
Bencana akan berlalu, tetapi kata-kata pejabat tinggal sebagai ukuran watak kekuasaan. Di saat empati seharusnya dikedepankan, yang dipamerkan justru keangkuhan. Dari sana publik menilai: bukan besar kecilnya bantuan yang dipersoalkan, melainkan sikap saat bantuan itu datang. Ketika kekuasaan gagal berterima kasih, yang runtuh bukan sekadar wibawa negara, melainkan nurani bangsa. (IP/opinijogja)
