Foto: Pembangunan gedung Kapanewon Turi.
Sleman, opinijogja – Keterbatasan anggaran pada tahun 2026 memengaruhi sejumlah rencana pembangunan di bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman.
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Sleman, Haryadi, mengatakan pemerintah daerah tetap memprioritaskan beberapa program pembangunan yang dinilai penting dan sudah berjalan.
“Untuk pembangunan gedung, kami melanjutkan pembangunan Kantor Kapanewon Turi dengan dana APBD,” ujar Haryadi saat dikonfirmasi, Sabtu (14/3/2026).
Selain itu, pemerintah daerah juga melanjutkan proses pematangan lahan untuk pembangunan Taman Budaya Sleman yang didanai melalui Dana Keistimewaan DIY.
“Keduanya saat ini masih dalam proses,” jelasnya.
Program Drainase Terdampak Rasionalisasi
Di sisi lain, keterbatasan anggaran berdampak pada beberapa kegiatan infrastruktur lainnya, terutama program pembangunan drainase di wilayah kapanewon.
Menurut Haryadi, kegiatan drainase selama ini banyak bersumber dari Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) tingkat kapanewon.
Namun pada tahun ini, program tersebut terkena kebijakan rasionalisasi anggaran sehingga sebagian kegiatan belum dapat dilaksanakan.
“Kegiatan drainase yang biasanya berasal dari pagu usulan partisipasi masyarakat kapanewon, saat ini terkena rasionalisasi semua,” katanya.
Pematangan Lahan Direviu Inspektorat
Sementara itu, kegiatan pematangan lahan yang sedang berjalan juga telah melalui proses reviu dari Inspektorat.
Menurut Haryadi, saat ini pihaknya sedang melakukan penyesuaian dokumen sesuai dengan saran dan arahan dari inspektorat daerah.
“Pematangan lahan barusan direviu Inspektorat dan saat ini sedang proses revisi sesuai arahan,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, pihaknya berharap seluruh paket pekerjaan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
“Mudah-mudahan paket-paket pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar, tepat mutu, dan selesai sesuai jadwal yang telah dibuat,” kata Haryadi.
(Ip/opinijogja)
