Foto: Kabid Binamarga DPUPKP Kabupaten Sleman Fauzan Ma’ruf saat memberikan keterangan persnya didepan awak media, Selasa (09/12).
Sleman, Opinijogja – DPUPKP Kabupaten Sleman melalui Bidang Binamarga tengah mematangkan persiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Hal itu disampaikan Fauzan Ma’ruf, Kabid Binamarga DPUPKP Sleman saat menggelar jump pers di BKAD, Selasa (09/12/2025).
Fauzan menjelaskan bahwa pola kesiapan Nataru tahun ini serupa dengan persiapan arus mudik Lebaran.
“Kita sudah menginventarisasi ruas-ruas jalan utama untuk jalur mudik dan menuju destinasi wisata. Mengingat Sleman ini wilayah wisata, jalur tersebut jadi prioritas penanganan,” ujarnya.
“Siang ini kita kebetulan jugan akan melakukan koordinasi dengan Polres Sleman, Dinas Perhubungan dan saya selaku Kabid Binamarga Sleman,” lanjutnya.
DPUPKP akan mengerahkan tiga tim pemeliharaan di tiga wilayah untuk fokus pada titik-titik akses strategis, baik jalur masuk Sleman maupun rute menuju lokasi wisata favorit.
Fauzan melaporkan bahwa progres pekerjaan fisik DPUPKP hingga saat ini telah mencapai 99 persen. Menjelang Nataru, pihaknya mempercepat penanganan harian berdasarkan hasil survei lapangan.
“Untuk ruas dengan lalu lintas tinggi, terutama jalur utama mudik dan wisata, kami targetkan sebelum hari H progresnya minimal sudah 90 persen,” jelasnya.
Selain itu, selama libur panjang, DPUPKP menyiapkan tim on call yang berjaga di kantor secara bergiliran guna merespons cepat apabila terjadi kondisi darurat.
Menghadapi kondisi hidrometeorologi dan curah hujan tinggi, DPUPKP telah melakukan penanganan sejak awal musim hujan. Wilayah Prambanan menjadi fokus utama karena berada di lereng dengan karakter tanah labil dan rawan longsor.
“Kami fokus di Prambanan karena kerawanannya tinggi. Untuk akses jalan ke tol yang kerusakannya cukup berat, kita koordinasikan dengan pihak tol agar segera ditangani sebelum Nataru,” kata Fauzan.
Sementara itu, kerusakan di jalan provinsi dan nasional rutin dilaporkan ke instansi berwenang karena penanganannya bukan kewenangan kabupaten.
Fauzan menegaskan bahwa tidak ada anggaran khusus untuk pemeliharaan jelang Nataru. Pihaknya harus melakukan optimalisasi agar penanganan tetap merata.
“Idealnya semua retakan kecil, sedang, besar ditambal. Tapi karena anggaran terbatas, kami prioritaskan dulu yang berlubang. Setelah itu baru retakan besar dan kecil,” ungkapnya.
DPUPKP harus melakukan inovasi agar penanganan tidak hanya terfokus pada satu ruas, sehingga wilayah lain tetap mendapatkan perhatian.
Hingga akhir 2025, tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai 76 persen, atau sekitar 500 kilometer dari total 699,5 kilometer jalan yang ada.
(Ip/opinijogja)
