Foto: Dr. Iwan P.K. Setiawan, S.H., M.H., menilai gelombang demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk kritik publik terhadap kondisi demokrasi dan pemerintahan saat ini. (Foto: Istimewa)
Sleman, opinijogja.id – Maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini dinilai sebagai bentuk ekspresi kritik masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Namun, gerakan tersebut dianggap belum mampu memberikan dampak signifikan karena belum terbangun konsolidasi yang kuat antar kelompok masyarakat sipil.
Pakar dan praktisi hukum, Dr. Iwan P.K. Setiawan, mengatakan aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dalam sistem demokrasi.
“Ya, sah-sah saja sebagai bentuk protes kritis masyarakat terhadap pemerintahan. Namun persoalannya, gerakan-gerakan yang muncul saat ini belum kompak sehingga sulit menghasilkan perubahan yang nyata. Akhirnya hanya menjadi luapan kekecewaan masyarakat,” ujar Iwan saat dikonfirmasi opinijogja.id, Rabu (17/6/2026) malam.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul saat ini tidak terlepas dari sistem politik yang dinilai telah mengalami kerusakan sejak awal. Ia menilai terdapat indikasi bahwa sejumlah instrumen negara tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol secara optimal.
Iwan juga mengkritisi peran lembaga legislatif yang menurutnya semakin jauh dari fungsi utama sebagai representasi rakyat.
“DPR dan MPR seharusnya menjadi perwakilan rakyat, tetapi yang terlihat saat ini justru lebih dekat dengan kepentingan pemerintah. Akibatnya, fungsi kontrol terhadap kekuasaan menjadi lemah dan masyarakat yang akhirnya dirugikan,” tegasnya.
Selain persoalan politik, Iwan menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu masalah paling serius yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama negara demokrasi, sehingga ketika penegakan hukum tidak berjalan maksimal, kepercayaan publik terhadap negara akan terus menurun.
Lebih lanjut, Iwan menyoroti sistem pemerintahan Indonesia yang menurutnya masih menyisakan banyak persoalan konseptual. Ia menilai sistem yang diterapkan saat ini sering kali menimbulkan kebingungan dalam praktik ketatanegaraan.
“Kalau dilihat dalam praktiknya, sistem pemerintahan kita terkesan abu-abu. Disebut presidensial tidak sepenuhnya, parlementer juga bukan. Kondisi seperti ini membuat pemerintahan sulit berjalan secara ideal dan demokrasi tidak berkembang sebagaimana mestinya,” katanya.
Terkait visi besar Indonesia Emas 2045 yang terus digaungkan pemerintah, Iwan mengingatkan bahwa cita-cita tersebut hanya dapat terwujud apabila reformasi politik, demokrasi, dan penegakan hukum dilakukan secara serius.
“Indonesia Emas 2045 adalah harapan bersama. Namun jika persoalan demokrasi, sistem politik, dan penegakan hukum tidak segera dibenahi, jangan sampai yang terjadi justru Indonesia kehilangan arah dan identitasnya,” pungkasnya.
(Ip/opinijogja)
