Foto: Struk bukti pembelian barang disalah satu toko/warung, konsumen langsung dikenakan pajak.
YOGYAKARTA, opinijogja – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini semakin berat akibat berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.
Ketua ISRI Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dari berbagai sisi, mulai dari menurunnya daya beli, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga beban perpajakan yang dinilai semakin memberatkan.
Menurut Fokki, pemerintah memang telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur pemangkasan potongan aplikator transportasi online dari 20 persen menjadi maksimal 8 persen. Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh para pengemudi di lapangan.
“Masih banyak keluhan dari pengemudi transportasi online yang merasa belum menikmati manfaat penuh dari regulasi tersebut. Karena itu pemerintah harus memastikan aturan ini benar-benar dijalankan sesuai semangat perlindungan terhadap pengemudi,” kata Fokki dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (16/6/2026).
Selain persoalan transportasi online, ISRI juga menyoroti kebijakan perpajakan yang dianggap semakin membebani masyarakat. Berbagai barang kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan rumah tangga dinilai mengalami kenaikan harga akibat adanya pajak dan biaya tambahan lainnya.
Di saat yang sama, kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax turut memberikan dampak berantai terhadap meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang. Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok yang harus ditanggung masyarakat.
“Yang paling merasakan dampaknya adalah kelompok kelas menengah yang daya belinya terus tergerus serta masyarakat kecil yang harus membeli kebutuhan pokok dengan harga semakin mahal,” ujarnya.
ISRI menilai kebijakan ekonomi nasional tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, melainkan juga harus mempertimbangkan kemampuan riil masyarakat. Menurut organisasi tersebut, ketika rakyat menghadapi tekanan pajak, kenaikan biaya energi, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya lapangan kerja yang layak, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan yang ditempuh.
Fokki juga menyoroti adanya kesenjangan antara klaim keberhasilan ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
“Rakyat tidak membutuhkan angka statistik yang indah. Mereka membutuhkan harga kebutuhan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, dan kepastian masa depan bagi keluarganya,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, ISRI Kota Yogyakarta mendesak pemerintah untuk segera memastikan implementasi penuh Perpres Nomor 27 Tahun 2026 agar pengemudi transportasi online memperoleh hak pendapatan sesuai regulasi. Selain itu, pemerintah juga diminta mengevaluasi kebijakan perpajakan yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk PPN 12 persen.
ISRI turut meminta pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan kebutuhan pokok, mengutamakan efisiensi belanja birokrasi dibanding menambah beban masyarakat melalui berbagai pungutan, serta mengembalikan orientasi pembangunan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ketika rakyat bekerja lebih keras tetapi hidup semakin sulit, maka ada yang perlu dievaluasi dalam arah kebijakan negara. Pemerintah harus kembali mendengar suara rakyat dan berpihak kepada mereka yang selama ini menanggung beban pembangunan,” pungkas Fokki.
(Ip/opinijogja)
